Rakernas, Jaring Aspirasi Buruh, Jumhur: Tidak akan Pilih Presiden Boneka Rezim

  • Bagikan

INDOSatu.co – JAKARTA – Meski tidak membahas agenda politik, Rakernas I yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) punya makna yang sangat strategis. Mengingat, sebentar lagi akan digelar helatan Pemilu dan Pilpres 2024.

Ketua Umum DPP KSPSI Moh. Jumhur Hidayat mengungkapkan bahwa, meski membahas kriteria capres, tapi rakernas I tak membahas masalah Pemilu 2024.

“Kita hanya menjaring dan membuka diri terkait aspirasi buruh yang diinginkan terkait capres 2024,” kata Jumhur kepada wartawan usai pembukaan Rakernas I KSPSI di Jakarta, Jumat (24/2).

Baca juga :   Jumhur Hidayat: Pesangon Tenaga Kerja Bongkar Muat di Jakarta Minimal Rp 100 Juta

Meski demikian, Jumhur menyampaikan bahwa, figur presiden kedepan yang diharapkan adalah kandidat yang berkhidmat terhadap kalangan buruh. Bukan seperti presiden yang sekarang. Menurut dia, Presiden saat ini, Jokowi, tidak berpihak pada buruh. Bahkan, terus merugikan buruh.

“Presiden yang sekarang ini sejak menjabat sampai sekarang terus memukul buruh. Mulai perubahan UU Tenaga Kerja, UU Ciptaker, lalu sekarang Perppu Ciptaker,” terang Jumhur.

Malahan, Jumhur mengibaratkan kondisi butuh saat ini yang sudah dihajar habis-habisan sampai terkulai.

Baca juga :   Peringati Hari Buruh, KSPSI Minta Doa Yatim agar Pencabutan UU Omnibus Law Terkabul

Karena itu, dalam Pilpres 2024 mendatang, Jumhur berharap buruh mesti betul-betul selektif dalam memilih presiden. Dia berharap buruh mencari presiden yang tidak meneruskan kebijakan atau menjadi boneka Presiden Jokowi.

Jumhur lalu menyoroti status Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ciptaker yang dinilai batal demi hukum karena tak diparipurnakan DPR.

“Kita sampaikan kepada daerah agar mereka tahu itu. Perppu Ciptaker tidak disetujui DPR,” jelas alumni ITB Bandung itu.

Baca juga :   Jumhur: Rendahkan Gerakan Tani, Berarti Intelektual Sontoloyo, Tak Pernah Baca Berita

Jumhur menegaskan bahwa KSPSI siap bernegosiasi lebih detil terkait pasal per pasal dalam perbaikan UU Ciptaker.

“Kita berpatokan jika sampai November ini tidak beres, berarti balik ke UU Tenaga Kerja,” ujarnya.

Kecuali, kata dia, Presiden Jokowi mau melanggar, konstitusi. “Itu lain ceritanya. Artinya kita tidak akan membiarkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Harus berhadapan dengan buruh,” ujarnya.

Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas akan berlangsung hingga Ahad (26/2). (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *