INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemkab Lamongan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menekan agar tidak terjadi inflasi di Kota Soto tersebut. Hal itu tecermin pada Senin (24/10), Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi didampingi Forkompinda serta OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Lt 3 Pemda Lamongan, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI.
Usai mengikuti Rakor inflasi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan, Sukriyah, menuturkan, bahwa di Kabupaten Lamongan terdapat 12 (dua belas) komoditas pangan yang hingga saat ini terpantau stabil.
Kedua belas komoditas tersebut diantaranya, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng terpantau stabil. Bahkan, Lamongan menjadi pemasok padi terbesar se Jawa Timur serta berada di urutan keenam secara nasional.
Sukriyah menambahkan, berdasarkan data proyeksi neraca ketersediaan dan kebutuhan pokok tahun 2022, ketersediaan beras di Lamongan mencapai 10,7 ribu ton sedangkan jumlah yang di butuhkan 3 ton.
Hal serupa juga terjadi di beberapa bahan pokok lain seperti ketersediaan jagung 5,9 ribu ton kebutuhan 5,2 ton, kedelai ketersediaan 928 ton kebutuhan 337 ton, bawang merah ketersediaan 147 ton kebutuhan 120 ton, bawang putih ketersediaan 72 ton kebutuhan 59 ton, cabe besar ketersediaan 165 ton kebutuhan 134 ton, dan cabe rawit ketersediaan 342 ton kebutuhan 191 ton.
Selain itu, kata Sukriyah, daging sapi ketersediaan 99 ton kebutuhan 81 ton, daging ayam ras ketersediaan 385 ton kebutuhan 316 ton, telur ayam ras ketersediaan 406 ton kebutuhan 333 ton, gula pasir ketersediaan 420 ton kebutuhan 345, dan minyak goreng ketersediaan 290 ton kebutuhan 238 ton.
Berdasarkan data tersebut, terdapat empat komoditas yang rawan inflasi, yaitu daging, telur, bawang merah, dan minyak goring. Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mencukupi kebutuhan pasokan produksi agar tidak terjadi inflasi harga, yang diharapkan dapat selalu surplus.
“Kami bersama pemerintah maupun OPD terkait saling menjaga dan mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan di Lamongan, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga karena kalau produksi kita rendah atau kebutuhan kita lebih tinggi dibandingkan produksi akan terjadi kenaikan harga dan menjadikan inflasi,’’ kata Sukriyah. (*)
