INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, di Ternate, Selasa (15/7).
Penandatanganan yang dilaksanakan langsung Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara itu untuk memperkuat kerja sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Menurut Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Dirham, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret dalam mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Pulau Morotai.
“Sinergi yang dilakukan saat ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kontribusi Pemkab Lamongan dalam memperkuat pembangunan nasional melalui jalur transmigrasi,” tutur Mas Dirham usai menghadiri rapat koordinasi nasional transmigrasi yang dihadiri Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya, Mas Dirham mengungkapkan bahwa, Kabupaten Lamongan siap bertukar pengalaman terkait pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta penyusunan kebijakan berbasis potensi lokal yang dapat diterapkan di kawasan transmigrasi.
“Kabupaten Lamongan terbuka terhadap kerja sama dengan prinsip untuk menumbuhkan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan menjaga hubungan baik antar daerah,” ungkap Mas Dirham.
Dalam pengembangan potensi ekonomi melalui produk unggulan daerah, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Pulau Morotai memiliki produk unggulan pangan, diantaranya komoditas pangan (beras), ternak, dari Kabupaten Lamongan. Dan produk hasil perikanan dari Pulau Morotai.
Sementara itu, terkait pemberdayaan masyarakat transmigrasi akan dilakukan melalui transfer of knowledge dan transfer of skill. Sehingga akan menghadirkan kualitas SDM maju, unggul, dan berdaya saing.
Begitu juga pada pemerataan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Morotai akan ditingkatkan dengan melakukan perdagangan antar kabupaten. Menjadikan harga komoditas tertentu bisa lebih stabil, tentu dengan memastikan ketersediaan dan turut menyukseskan misi kedaulatan pangan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
MoU akan ditindaklanjuti lebih detail melalui perjanjian kerja sama, yang bisa diakomodasi oleh OPD terkait maupun secara langsung antara pelaku usaha business-to-business (B2B) di Kabupaten Lamongan maupun di Kabupaten Pulau Morotai.
Terkait hal ini, masyarakat Kota Soto bisa turut serta dalam program transmigrasi yang sudah difasilitasi oleh Kementerian Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga menyerahkan bantuan senilai Rp 35 miliar untuk penguatan kawasan transmigrasi di Maluku Utara, termasuk Pulau Morotai. (*)
