INDOSatu.co – JAKARTA – Merespon keresahan rakyat terkait kepemimpinan nasional, sejumlah tokoh dari berbagai kalangan menggelar silaturrahmi di kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu (7/3) malam.
Kedatangan para aktivis, akademisi, birokrat, hingga pengusaha dari lintas generasi berkumpul untuk melakukan “audit” atas krisis kepemimpinan yang dianggap tengah melanda tanah air.
Pertemuan tersebut membedah kegelisahan kolektif mengenai bagaimana kekuasaan saat ini kian menjauh dari nilai-nilai integritas dan terjebak dalam pragmatisme yang dangkal. Ironisnya, kebijakan negara akhir-akhir ini menimbulkan keresahan rakyat yang akut.
Sudirman Said, yang menginisiasi pertemuan tersebut, menyoroti adanya lubang besar dalam etika publik para pemegang kekuasaan negara. Ia menilai bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan sekadar sosok yang populer, melainkan pemimpin yang memiliki kedalaman visi dan kematangan karakter.
“Yang hilang adalah kepemimpinan intrinsik, kepemimpinan yang didasari oleh nilai-nilai luhur seperti integritas, visi, kompetensi, wisdom, and kapasitas menggerakkan perbaikan,” beber Sudirman Said.
Feri Amsari, pakar hukum Universitas Andalas juga memiliki keprihatinan serupa. Ia melihat sosok JK sebagai jangkar pengalaman yang sangat diperlukan untuk membentengi negara dari kebijakan asal-asalan tanpa kajian matang.
Diskusi tersebut menekankan bahwa mengelola negara sebesar Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan cara coba-coba yang hanya mengandalkan perasaan sesaat. Dengan mengutip filosofi kepemimpinan Jusuf Kalla yang menjadi benang merah pertemuan. Feri mengingatkan, para pembuat kebijakan di Istana bahwa pemimpin tidak boleh menggunakan sebatas insting dan instan.
“Ini peringatan peringatan agar birokrasi kembali pada jalur rasionalitas yang etis,” ungkap dosen FH Universitas Andalas, Sumatera Barat itu.
Puncak dari narasi kritis ini datang dari suara generasi muda yang diwakili oleh Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Ia membawa metafora transportasi untuk menggambarkan posisi masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan yang berhak mengoreksi jalannya pemerintahan.
Tiyo menegaskan, rakyat bukanlah penonton pasif, melainkan penumpang yang memiliki hak untuk bersuara demi keselamatan seluruh perjalanan bangsa. Dengan daya ledak moral yang kuat, Tiyo merangkum posisi kritis rakyat terhadap struktur pemerintahan saat ini. (*)
