INDOSatu.co – JAKARTA – Tokoh nasional, Anies Baswedan ikut mencermati keterlibatan Indonesia di panggung global yang menimbulkan banyak kritik dari publik Tanah Air. Sebagai negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. keterlibatan Indonesia harus sesuai maklumat Pembukaan UUD 1945.
”Konstitusi kita (Indonesia, Red) telah berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Anies dikutip INDOSatu.co dalam video singkat, Jumat (6/3).
Sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika dan gerakan Non Blok, kata Anies, Indonesia mewarisi reputasi dari suara negara-negara berkembang yang harus tegas dan berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional.
Karena itu, ungkap Anies, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP = Dewan Perdamaian) yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump, menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu akal sehat rakyat Indonesia.
”Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil? Atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita (rakyat Indonesia, Red) ikut mengecam?,” kata Anies penuh tanya.
Board of Peace, kata Anies, memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun ketuanya, presiden Trump justru memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. tanpa mandat PBB, ditengah negosiasi yang sebenarnya justru menunjukkan kemajuan.
Akibat serangan AS dan Israel itu, menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil sampai level kepala negara (terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei). Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri (Donald Trump) melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Bebas aktif bukan berarti asal mengikuti semua meja kepentingan negara-negara besar.
Bebas aktif, kata Anies, adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip Indonesia yang bebas aktif, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional dan membela korban penjajahan.
”Bukan malah memberi karpet merah terhadap pelaku (penjajah, Red)-nya,” kata Anies.
Indonesia, kata Anies, harus bisa menggunakan momentum serangan AS dan Israel ke Iran itu untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, bahwa Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri.
”Dan keluar dari Board of Peace bukan berarti tindakan anti perdamaian,” tukas Anies.
Keluar dari Board of Peace, kata Anies, merupakan untuk menunjukkan bebas aktif. bukan soal mendekat ke negara-negara besar, tetap lebih pada soal kesetiaan pada nurani bangsa.
”Apakah kita rela menukar warisan the spirit of Bandung (pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika, Red) dengan simbol keikutsertaan di sebuah Dewan Perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu memikirkan masalah ini secara serius,” pungkas Anies. (*)
