INDOSatu.co – SURABAYA – Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) secara resmi akhirnya membatalkan rencana demonstrasi terhadap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyusul kesepakatan damai usai pertemuan intensif dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan terkait dengan video viral soal juru parkir liar (jukir liar), dibatalkan menyusul kekhawatiran akan munculnya konflik SARA akibat isi video tersebut.
Video yang sempat beredar luas dinilai menyinggung etnis tertentu, khususnya suku Madura, sehingga memicu respons keras dari sejumlah tokoh masyarakat.
Koordinator FSMI, Baihaki Akbar, menjelaskan bahwa pembatalan aksi dilakukan demi menjaga kondusivitas sosial dan menghindari berkembangnya opini negatif terhadap suku Madura.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tidak semua orang Madura terlibat dalam praktik jukir liar, dan video tersebut telah menciptakan stigma yang tidak adil.
“Kami sebagai koordinator menyampaikan kepada Wali Kota Surabaya agar ke depan tidak lagi membuat konten yang dapat menyudutkan salah satu suku. Ini demi menjaga kerukunan,” ujar Baihaki.
FSMI menegaskan bahwa mereka mendukung penuh program-program Pemkot Surabaya selama itu bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap Pemerintah Daerah dan niat baik untuk membangun Surabaya yang inklusif dan adil bagi semua kalangan. Pertemuan damai yang menjadi titik balik ini berlangsung pada Jumat malam 13 Juni 2025 di Balai Kota Surabaya.
Dalam forum tersebut, kedua pihak sepakat untuk menghentikan penyebaran video bermuatan negatif serta membahas solusi konkret terkait penataan lahan parkir toko modern.
Video jukir liar yang menyinggung etnis tertentu bukan hanya menimbulkan kemarahan, tapi juga memperlihatkan betapa sensitifnya isu SARA di masyarakat.
FSMI menegaskan bahwa generalisasi terhadap satu kelompok etnis sangat berbahaya dan tidak mencerminkan semangat persatuan.
“Kami berharap, tidak ada lagi konten yang bisa memunculkan stigma negatif terhadap suku manapun. Semua warga berhak dihormati,” tambah Baihaki.
Dengan keputusan bijak untuk berdialog dan membatalkan aksi unjuk rasa, FSMI dan Pemkot Surabaya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bisa dilakukan tanpa gesekan sosial.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan perdamaian dan keadilan dalam kehidupan berbangsa. ”Jadi, kami damai demi ketentraman warga Surabaya agar kondusif,” pungkas Baihaki. (*)
