INDOSatu.co – JAKARTA – Setelah meminta pengunduran diri terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar juga memecat penasehat khusus Ketum PBNU, Charles Holland Taylor.
Mandat Charles Holland Taylor dicabut oleh Kiai Miftah, sapaan akrabnya, berdasarkan Surat Edaran No. 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 tanggal 22 November 2025. Dokumen ini membahas tentang Pencabutan Tanda Tangan dalam Surat Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional.
Di dalam surat tertulis bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta.
“Kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional,” tulis surat tersebut.
Umarsyah, Ketua PBNU dalam kesempatan terpisah mengklarifikasi surat tersebut. Menurutnya, keputusan Rais Aam bersifat final. Umarsyah mengimbau seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan agar tidak mudah terprovokasi dan tetap tenang sambil menunggu keputusan Syuriah PBNU.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga membenarkan adanya pencopotan Charles Holland Taylor dari posisi penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah berkembang. “Iya, itu salah satunya,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Senin (24/11).
Gus Ipul membenarkan pencopotan Charles sebagai penasihat khusus Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf yang diumumkan dalam Surat Edaran Nomor: 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Ia menyebut terkait detail keputusan tersebut akan dijelaskan secara resmi oleh jajaran Syuriah PBNU. “Penjelasan lengkap akan disampaikan melalui saluran resmi organisasi,” katanya.
Gus Ipul menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah internal yang akan ditangani melalui mekanisme organisasi. Kata dia, jajaran ulama akan mengambil keputusan berdasarkan nilai agama serta ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.
“Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam,” kata Gus Ipul.
Ia menyatakan tak dapat memberikan komentar lebih jauh terkait apa yang sedang terjadi di organisasinya itu.
Kendati demikian, dia meminta publik untuk tidak terjebak dan berspekulasi sampai ada pernyataan resmi dari jajaran Syuriah PBNU. Para pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU) diminta secara khusus agar tetap tenang dan mengikuti arahan organisasi.
“Prinsipnya, saya minta khususnya kepada pengurus cabang dan wilayah untuk benar-benar bersabar, tetap berada dalam frekuensinya dan mengikuti perkembangan dan informasi yang ofisial dan yang penting bahwa kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai dengan ADRT,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar hasil risalah rapat harian Syuriah PBNU yang isinya meminta agar Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf agar mengundurkan diri dari kursi ketua umum. (*)
