Soal Banjirnya Barang Impor, LaNyalla: Saya Sudah Ingatkan sejak Agustus 2021

  • Bagikan
MENYESAL BELAKANGAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (berdiri, paling kanan) bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Presiden Joko Widodo di acara kenegaraan pada 2021 di Gedung DPR/MPR RI.

INDOSatu.co – JAKARTA – Keinginan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Lembaga mengurangi belanja impor mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan, terkait dengan barang impor itu, LaNyalla sudah mengingatkan sejak Agustus 2021 yang lalu.

Ketika itu, Senator asal Jawa Timur tersebut, sedang mengulas tentang kehadiran banyak marketplace kelas besar di Indonesia, dimana produk yang dijual didominasi produk impor. Sementara produk anak bangsa, mungkin di dalamnya juga ada produk UMKM, hanya menjadi drop shipper atau penjual saja di lapak tersebut.

Baca juga :   Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Pengamat Politik: Hanya Bisa Selesai dengan Kejujuran

“Saat sidang bersama DPR dan DPD pada 16 Agustus 2021, Presiden dan Wapres hadir, saya sampaikan dalam pidato saya, bahwa marketplace besar, sekelas unicorn yang ada di Indonesia, faktanya didominasi barang impor dari Tiongkok,” tandas LaNyalla, Minggu (27/3).

Mantan Ketua KADIN Jatim itu perlu menyampaikan masalah barang impor itu, karena Presiden Jokowi sangat mendorong unicorn dan decacorn tumbuh di Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi, bahwa mereka juga menjadi penyumbang besar masuknya barang-barang impor.

Baca juga :   Pram-Rano Menang, Anies: Tidak seperti Pilpres, Ruang Intervensi Pilgub Jakarta Lebih Sempit

“Penjualnya orang lokal, produknya impor. Ini tentu membuat prihatin, mengingat nilai transaksi belanja online kita tahun 2020, mencapai angka di kisaran 266 triliun rupiah. Dari angka itu, para penjual hanya mengambil margin dari harga jual, sementara nilai tambah utamanya ada pada produsen di luar negeri,” jelasnya.

Apalagi para decacorn ini semakin membesar di Indonesia. Bahkan ada yang sudah merger, seperti Gojek dan Tokopedia. “Mereka juga siap-siap IPO untuk menjaring dana publik. Tapi fakta, isi di dalamnya masih lebih banyak barang impor,” imbuh LaNyalla.

Baca juga :   Pasien Covid Terus Meningkat, Ulil; Salahnya Jokowi Tunjuk Luhut

Sebagai amanat kedaulatan, kata LaNyalla, negara harus hadir untuk memastikan bahwa dominasi produk yang ada di marketplace bukan barang impor. Tetapi memberi ruang, sekaligus memastikan market size ada bagi produk lokal. “Jangan dipaksa masuk, tetapi market size-nya sudah dikapling barang impor yang lebih murah,” pungkasnya. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *