INDOSatu.co – LAMONGAN – Pandemi Covid-19 dan perang antara Ukraina-Rusia menjadikan Indonesia mengalami ketidakpastian secara ekonomi makro di tahun 2022. Sebagai pijakan dalam menyambut arah pembangunan pada 2023 mendatang, Kabupaten Lamongan telah menyiapkan lima prioritas pembangunan.
Lima prioritas pembangunan itu dititeli “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif”. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamongan, Abdul Ro’uf pada rapat paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Kamis (14/7).
Lima Prioritas pembangunan yang tertuang pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 tersebut, diantaranya; Pertama, pemantapan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan.
Kedua, kata Rouf, penguatan kualitas produksi dan nilai tambah komoditas unggulan serta meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar. Ketiga, pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dan kemudahan akses kesempatan kerja serta peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan.
Keempat, ungkap Rouf, pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta Pengembangan Rintisan Kawasan Industri Baru dan Ringroad Utara, dan kelima, peningkatan even-even kebudayaan dan promosi wisata daerah.
Untuk mendukung program prioritas tersebut, kata Ro’uf, diperlukan kebijakan fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (spending better), dan pembiayaan yang terkontrol dengan baik.
“Mobilisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, serta kelestarian lingkungan. Hal ini akan ditempuh dengan menjaga efektivitas pemungutan perpajakan, mendorong sistem perpajakan lebih sehat dan adil, sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak,” tutur Ro’uf
Selain itu, kata Ro’uf, optimalisasi Penerimaan Daerah non Pajak ditempuh dengan meningkatkan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Sedangkan, spending better dilakukan dengan mengarahkan dukungan APBD kepada kegiatan yang memberi manfaat nyata dan langsung pada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas.
“Pengelolaan pembiayaan, di sisi lain, akan terus dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan pengelolaan utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman,” ucap Ro’uf
Untuk mencapai prioritas pembangunan ini, tahun 2023 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,826 triliun, sedangkan untuk Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,717 triliun. Perancangan fiskal tersebut mengakibatkan surplus sebesar Rp 109, 285 miliar untuk menutup pengeluaran pembiayaan cicilan pokok hutang.
Dengan berbagai kebijakan pembangunan ini, dalam nota keuangan tersebut, Pemkab Lamongan mengusulkan indikator makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 antara lain: Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 persen; Gini rasio menjadi 0,291 persen; Prosentase penduduk miskin 13,17 persen; Tingkat pengangguran terbuka 4,77 persen; Indek Pembangunan Manusia naik menjadi 73,62 persen.
Selain itu, kata Rouf, Indek kualitas layanan infrastruktur sebesar 79 persen; Indek kesalehan sosial yang merupakan komposit atas nilai toleransi, nilai stabilitas dan nilai solidaritas ditarget 63,63 persen; serta Indek reformasi birokrasi yang merupakan ukuran untuk melihat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan ditarget pada tahun 2023 mencapai 69,00 persen, naik dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 66,30 persen.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Ro’uf juga mengharapkan dukungan, masukan, serta kerja sama seluruh anggota DPRD untuk pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
