INDOSatu.co – INGGRIS – Setelah Presiden Perancis Immanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berjanji segera mengakui negara Palestina pada bulan September 2025 mendatang. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan dua negara dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza.
Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pernyataannya bahwa Inggris akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil berbagai “langkah substantif”, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.
Dilansir dari AFP, langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah ini, bagian dari rencana Starmer untuk “perdamaian abadi”, muncul setelah pemimpin Inggris tersebut memanggil kembali kabinetnya dari masa reses untuk melakukan pembicaraan mendesak mengenai situasi yang memburuk di wilayah yang terkepung tersebut .
Langkah Starmer, yang dipadukan dengan pernyataan Paris yang juga akan mengakui negara Palestina pada bulan September, akan menjadikan kedua sekutu Eropa itu sebagai negara G7 pertama yang melakukannya.
Dalam pidato di Downing Street yang disiarkan televisi segera setelah rapat kabinet, Starmer mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina jika Israel tidak mengambil langkah-langkah yang dituntut pada saat Majelis Umum PBB diadakan pada bulan September.
Ia menambahkan, semua negara di dunia harus mengakhiri situasi buruk di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek” solusi dua negara.
“Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara. Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” kata Starmer.
Pemimpin Inggris itu juga merinci beberapa tuntutan untuk kelompok militan Palestina Hamas, yang menyandera warga Israel yang ditangkap dalam serangannya pada 7 Oktober 2023.
“Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza,” ujarnya. (*)
