INDOSatu.co – JAKARTA – Rencana aksi demo terkait pembubaran DPR RI yang santer di platform media sosial dipastikan bakal gembos. Selain minimnya konsolidasi, aksi tersebut juga juga belum jelas siapa atau dari kelompok mana yang bertanggung jawab dalam aksi demo tersebut.
Menyikapi kondisi tersebut, beberapa kelompok gerakan masyarakat sipil sepertinya kebingungan menyikapi rencana aksi tersebut. Tokoh gerakan sipil perburuhan Moh. Jumhur Hidayat, misalnya. Aktivis yang kenyang dengan berbagai aksi demo dalam skala besar juga mempertanyakan rencana aksi yang akan digelar pada 25 Agustus itu.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan juga isu apa yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus,” ungkap Jumhur kepada INDOSatu.co, Sabtu (23/8).
Jumhur juga menyampaikan, jika tidak ada penanggung jawabnya, aksi 25 Agustus tersebut rawan dan akhirnya menjadi anarkis, sehingga menciptakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elit.
“Ini artinya, mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit. Karena itu, KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil, khususnya elemen gerakan buruh dan sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi tersebut,” tegas Jumhur.
Lebih jauh lagi, Jumhur mengatakan bahwa, sistem politik Indonesia itu lebih berat pada kekuasaan eksekutif. Jadi, kalau ada keperluan menuntut perubahan kebijakan, lebih tepat bila diarahkan pada Pemerintah. ”Jadi, ada yang janggal terkait rencana aksi pada 25 Agustus itu,” kata Jumhur.
Namun untuk saat ini, kata Jumhur, Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi. Terbukti dalam beberapa bulan memangku jabatan, sudah banyak pelaku korupsi yang tertangkap, dan Presiden Prabowo mempersilakan lembaga hukum untuk memproses sesuai perundangan.
“Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat Rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat. Walau memang kelompok lama banyak yang menentang, ya kita kaji saja perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum memutuskan untuk bertindak,” pungkas Jumhur. (*)
