INDOSatu.co – JAKARTA – Garansi Presiden Prabowo Subianto siap bertanggungjawab membayar utang dan semua pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tak lantas membuat kasus dugaan korupsi proyek tersebut selesai. Terbukti, lembaga antirasuah itu tetap mengusut kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.
Dengan penyelidikan kasus Whoosh tersebut, pengungkapan dugaan korupsi proyek KCJB tersebut menjadi semakin terbuka. Apalagi, terjadi temuan dan dugaan penyimpangan anggaran yang ugal-ugalan. Penawaran Jepang yang lebih murah justru ditolak, dan anahnya malah menerima kerja sama dengan China yang nilai dan harga proyeknya naik berpuluh kali lipat.
KPK sendiri telah menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), holding proyek KCJB atau Whoosh tersebut. KCIC siap memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah itu.
“Yang pasti, kita menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Baik KCIC maupun PSBI sangat terbuka dan siap kooperatif,” ujar General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, Senin (8/12).
Ia menegaskan, bila dipanggil lembaga antirasuah, pihaknya juga akan hadir sebagai bentuk dukungan atas upaya hukum KPK. PT KCIC, menghargai proses hukum yang sedang berjalan ini.
“Pasti kalau dipanggil KPK kita siap. Kita kan menghormati proses hukum dan bakal kooperatif,” kata Eva.
Terkait detail pengadaan lahan yang kini menjadi fokus penyelidikan, Eva menyatakan bahwa seluruh kewenangan ada di tangan KPK. “Itu domain KPK, jadi biar mereka yang mengusut,” kata Eva.
Isu dugaan kejanggalan anggaran proyek Whoosh sebelumnya juga mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan adanya kemungkinan mark-up anggaran dalam pembangunan kereta cepat.
Dalam video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud juga menyoroti perbedaan signifikan biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan Tiongkok.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer Whoosh itu 52 juta dolar AS, sementara di China 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujarnya dalam video tersebut. Ia pun meminta agar penggelembungan anggaran itu ditelusuri lebih jauh.
Hingga kini, KPK masih melanjutkan penyelidikan dengan memetakan lokasi-lokasi strategis di sepanjang jalur kereta cepat dan menelaah aspek pengadaan lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. (*)
