INDOSatu.co – MADIUN – Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRI) Kabupaten Magetan, Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah melakukan kegiatan reses di Jawa Timur, Jumat (25/2).
Pada pertemuan yang berlangsung di Madiun itu, PPRI menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya, meminta pendampingan dari pemerintah.
Juru bicara PPRI Magetan, Nur Muhammad Ali, menuturkan bahwa kehadirannya menemui LaNyalla untuk menjelaskan kondisi yang dialami para peternak.
“Secara umum saya kira Pak LaNyalla sudah paham kondisi kami yang terpuruk. Kami ini selalu dibenturkan dengan regulasi. Di balik jalan buntu itu, kami berharap Pak LaNyalla dapat membantu kami,” kata Nur.
Dari aspek perlindungan, Nur menjelaskan, pihaknya sama sekali nyaris tak mendapatkannya. Begitu halnya dengan pendampingan, sama sekali belum mereka rasakan.
“Misalnya dalam bentuk pelatihan dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Kami tentu sangat berharap akan hal itu,” kata Nur.
Dalam hal iklim bisnis, Nur menjelaskan jika pola yang diterapkan saat ini lebih kepada kemitraan. Pola kemitraan ini, menurut dia, jelas menguntungkan pengusaha besar dan merugikan para peternak kecil.
“Pola kemitraan itu jelas perusahaan yang akan mendapatkan untung. Sementara kami tak memiliki kesempatan mengikuti pola kemitraan tersebut,” katanya.
Belum lagi soal Permendag mengenai batas atas dan bawa harga penjualan telur, Nur melihat tak ada sanksi memadai bagi mereka yang melanggar.
“Sanksinya adalah administratif. Iya, kalau perusahaan, bagaimana dengan perorangan? Apakah sanksi tersebut bisa diterapkan?” tanya Nur.
Dia berharap kemandirian. Untuk itu, Nur meminta pendampingan, baik dalam hal penguatan kapasitas, maupun menyalurkan hasil ternak mereka.
“Kami butuh pendampingan oleh pemerintah. Kami berharap Pak LaNyalla bisa memfasilitasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Menurut Senator asal Jawa Timur tersebut, pendampingan oleh pemerintah sudah seharusnya dilakukan.
“Saya kira soal pendampingan itu wajib dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jangan dibiarkan peternak rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar, pasti kalah dengan pengusaha besar,” kata LaNyalla melalui keterangan resmi kepada INDOSatu.co, Jumat (25/2).
LaNyalla menilai, peternak rakyat mesti mendapatkan proteksi dalam mengembangkan usahanya. Begitu juga halnya terkait subsidi dan bantuan permodalan, LaNyalla menilai peternak rakyat harus mendapat jaminan dari pemerintah.
“Ada banyak akses permodalan yang bisa difasilitasi oleh pemerintah. Saya kira memang kewajiban pemerintah untuk memberikan proteksi. Kami akan perjuangkan hal tersebut,” kata LaNyalla. (adi/red)
