INDOSatu.co – TUBAN – Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Status Passing Grade P3K 2023 menggelar aksi demo di halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Selasa (16/10). Mereka adalah guru yang telah dinyatakan lulus pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) tahun 2023 dengan melampaui passing grade (status P) yang merasa tidak mendapat keadilan.
Mereka dinyatakan lulus, namun belum diangkat menjadi P3K dikarenakan kuota formasi yang tidak dapat menampung jumlah mereka. Anehnya, pemerintah malah membuka seleksi baru dengan mekanisme tertutup yang hanya memperbolehkan para penyandang sertifikasi pra jabatan bagi pelamarnya. Sedangkan predikat lulus yang mereka peroleh tidak diprioritaskan. Berbeda dengan para pelamar P3K tahun 2021 menyandang status yang sama, tetapi mereka diangkat menjadi P3K oleh pemerintah secara bertahap.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih ketika dikonfirmasi oleh INDOSatu.co di sela aksi tersebut, menyampaikan bahwa, apa yang telah dituntut oleh peserta aksi bukanlah ranah lembaganya. Sebab, kata Fien, perubahan peraturan KemenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 yang mengatur regulasi tentang apa yang dituntut perserta aksi merupakan wewenang pusat.
Fien mengaku siap mengawal tuntutan masa aksi hingga ke pusat. Meski demikian dia keberatan jika harus berangkat pada 21 mendatang karena perlu menyesuaikan agenda yang ada di KemenPAN-RB.
“Kami siap mengawal, tapi kalau tanggal 21 Oktober tidak bisa. Itu waktu yang rawan karena berbarengan dengan jadwal penting setelah pelantikan Presiden,” ungkap Fien.
Pihaknya mengaku telah melakukan pertemuan dengan Forum Guru yang melakukan demo tersebut sebanyak dua kali. Hasil audiensi bersama anggota dewan membahas hal yang dituntut dalam aksi waktu itu juga. Namun apa yang dituntut berbenturan dengan peraturan KemenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024.
“Mereka sudah kami fasilitasi untuk membahasnya di dalam, namun mereka tidak mau dan minta diskusinya di luar,” ungkapnya.
Sementara itu, Korlap/perwakilan guru Bisrul Ronji dalam orasinya hanya menuntut untuk diangkat menjadi P3K seperti kasus para pendaftar di tahun 2021. Dia merasa kecewa dengan peraturan baru dari KemenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 yang menghalangi apa yang dilakukan selama ini.
Sementara itu, apakah mereka merasa difasilitasi oleh Pemkab, mereka jusru kecewa karena merasa belum mendapatkan jawaban atas tuntutan mereka dan pihak Pjs. Bupati Tuban Agung Subagyo. Saat didatangi ke kantor Pemkab, Agung justru tidak menemui mereka.
“Kami ini sudah mengabdi puluhan tahun, ada yang 34 tahun, saya sendiri 24 tahun, kami hanya berharap diangkat jadi P3K. Gaji kami rata-rata hanya Rp 300 ribu, lebih kecil dari uang saku anak-anak pada umumnya,” keluh Bisrul kepada wartawan, Rabu (16/10).
Setelah merasa kecewa karena tidak ditemui Pjs. Bupati Tuban, massa bergerak menuju gedung DPRD Tuban. Sesampai di sana mereka menggelar orasi. Tidak lama mereka berorasi, anggota dewan yang diwakili oleh Komisi IV,– yang membidangi pendidikan.
Sri Rahayu, anggota Komisi IV mendatangi dan mengajak mereka berdiskusi di dalam gedung dewan. Dari hasil diskusi tersebut, dewan menjanjikan akan menjembatani apa yang dituntut para aksi dan mengawal apa yang mereka harapkan hingga ke KemenPAN-RB.
Ditemui setelah dialog bersama peserta aksi tersebut, Sri Rahayu menyampaikan bahwa pihaknya menampung dan siap menjembatani apa yang diharapkan oleh para peserta aksi.
“Insya Allah akhir bulan ini kita ke sana (KemenPAN-RB, Red), dan kita akan berdiskusi dulu dengan pemerintah daerah. Kan kita tidak bisa sendiri ke sana,” ungkap anggota DPRD dari Partai Golkar tersebut. (*)
