Terima Perwakilan Ormawa, Pemerintah Gelar Dialog di Istana Presiden

  • Bagikan
CARI SOLUSI: Beberapa perwakilan organisasi mahasiswa menuju Istana Presiden untuk berdialog dengan pemerintah menyikapi kondisi pasca aksi demo yang berubah anarkis baru-baru ini.

INDOSatu.co – JAKARTA – Pemerintah akhirnya membuka diri menyikapi kondisi bangsa pasca demo yang disertai anarkhis di berbagai daerah. Hal itu dibuktikan saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa (ormawa) untuk menghadiri undangan pemerintah dan DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9) malam.

Pertenuan itu tak lain hanya untuk membahas tuntutan disuarakan dalam unjuk rasa di Gedung DPR RI belum lama ini. Terdapat 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang, diantaranya dari BEM Nusantara, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga BEM Trisakti, sejak pukul 18.30 WIB.

Baca juga :   Diduga Serangan Jantung, Lieus Sungkharisma Meninggal, Noel: Beliau Tokoh yang Jujur

“Yang pasti, aspirasi dari masing-masing OKP adalah diserap dari aspirasi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa saat dicegat wartawan terkait aspirasi yang akan disampaikan ke pemerintah.

Ia mengatakan bahwa, kompromi yang akan disampaikan kepada pejabat di Istana seluruhnya merupakan tuntutan mahasiswa yang disampaikan di DPR RI, Senayan dalam aksi demo belum lama ini.

Baca juga :   Maher Zain Antusias Tampil di Resepsi 1 Abad NU, Ternyata, Lagu Ini yang Akan Dilantunkan...

Perwakilan dari berbagai BEM itu mengaku akan menyuarakan beberapa aspirasi, diantaranya tentang nasib buruh honorer, dan memastikan sahabat mereka dari HMI yang kini ditahan aparat harus dibebaskan semua.

Seluruh perwakilan mahasiswa itu diarahkan memasuki kawasan Kantor Presiden Jakarta, via pintu pilar dengan dikawal sejumlah petugas keamanan.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu penting karena sebagian tuntutan mahasiswa berada di luar kewenangan legislatif sehingga perlu dibahas bersama eksekutif.

Baca juga :   Lahirkan Resolusi Pejaten Timur, Gerakan Masyarakat Sipil Tolak PSN

Mahasiswa juga telah menyampaikan sejumlah tuntutan di DPR, mulai dari jaminan demokrasi dan supremasi sipil, pembentukan tim investigasi kerusuhan, penghentian fasilitas dan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hingga berita ini dikirim ke meja sunting, pertemuan masih berlangsung dan belum diketahui siapa pejabat Istana Kepresidenan, Jakarta, yang menerima kehadiran mahasiswa. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *