INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia.
Hal itu perlu dilakukan menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional.
Wachid menegaskan bahwa, Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
“Terkait perkembangan situasi di Timur Tengah, perhatian kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Abdul Wachid di Jakarta, Ahad (1/3).
Wachid juga menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan dengan otoritas negara. Ia meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaah mereka.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Terkait jemaah yang saat ini masih tertahan, Wachid memberikan tenggat waktu bagi Pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat. Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, pihaknya mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit.
Mengingat saat ini bulan suci Ramadan, di mana arus keberangkatan jemaah biasanya melonjak tajam, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengeluarkan imbauan tegas bagi calon jemaah umrah di tanah air.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata Wachid.
Wachid memastikan bahwa legislatif akan tetap dalam posisi siaga untuk mengawasi setiap perkembangan yang ada.
“Intinya Komisi VIII DPR RI akan terus memantau setiap perkembangan dan memastikan koordinasi lintas sektoral ini berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia,” pungkasnya. (*)
