DALAM peristiwa banjir bandang dan longsor di daratan Sumatera–di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sejumlah pidato dan pernyataan pejabat pemerintah pusat justru terasa menjauhkan negara dari korban.
Di tengah duka dan kekacauan, publik mendengar pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak memiliki “tongkat Nabi Musa”, seraya menyampaikan bahwa pemulihan akan memakan waktu dua sampai tiga bulan hingga keadaan kembali normal.
Kalimat ini mungkin dimaksudkan sebagai penjelasan realistis bahwa negara tidak bekerja dengan keajaiban. Namun bagi korban, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga, rumah, dan mata pencaharian, pernyataan tersebut terdengar kering dan kurang empati.
Masalahnya bukan pada pesan bahwa pemulihan membutuhkan waktu. Itu hal yang dapat dipahami. Yang menjadi soal adalah cara negara memilih kata. Ketika metafora religius digunakan di tengah tragedi kemanusiaan, perhatian publik justru bergeser dari penderitaan nyata ke pembelaan atas keterbatasan negara.
Seolah yang ingin ditonjolkan bukan derita korban, melainkan alasan mengapa negara belum mampu bergerak lebih cepat.
Nada serupa muncul dalam pernyataan pejabat pusat lainnya yang menegaskan bahwa situasi masih dapat ditangani dan belum memerlukan status bencana nasional ataupun bantuan dari luar. Kalimat seperti itu muncul dari bibir beberapa pejabat publik dengan enteng tanpa memahami penderitaan para korban.
Pernyataan ini pada mulanya disampaikan dari lingkaran tertinggi kekuasaan, setidaknya melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, yang menyatakan bahwa Indonesia belum memerlukan bantuan asing dalam penanganan bencana tersebut.
Secara administratif, argumen ini mungkin dapat dipahami. Namun dari sudut pandang korban, kalimat-kalimat itu terasa sebagai penyangkalan atas beratnya kondisi di lapangan; wilayah yang masih terisolasi, bantuan yang tersendat, serta ketidakpastian hidup yang berkepanjangan.
Ketika Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI, menyatakan bahwa negara masih sanggup menangani bencana ini dengan kekuatan sendiri, yang terdengar oleh sebagian warga terdampak bukanlah keyakinan, melainkan jarak.
Sebab pengalaman mereka sehari-hari justru menunjukkan keterbatasan: logistik yang terlambat, fasilitas kesehatan yang minim, dan proses pemulihan yang berjalan lamban.
Pidato-pidato ini boleh disebut menyakitkan. Bukan karena berniat jahat, melainkan karena gagal menempatkan empati sebagai titik berangkat. Negara terlalu cepat berbicara tentang kemampuan, target, dan kendali, tetapi kurang memberi ruang pada pengakuan atas penderitaan. Padahal, pengakuan itu penting agar korban merasa dilihat dan didengar.
Dalam situasi bencana, rakyat tidak menuntut keajaiban. Mereka memahami bahwa pemulihan memerlukan waktu dan sumber daya. Namun, justru di titik inilah ironi itu muncul. Jika benar pemulihan dapat dicapai dalam dua sampai tiga bulan, maka sesungguhnya negara—dan Presiden—telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa.
Target secepat itu, di tengah kerusakan masif dan korban besar, nyaris setara dengan apa yang dalam metafora religius disebut sebagai mukjizat berupa tongkat Nabi Musa.
Karena itu, persoalannya bukan apakah Presiden memiliki atau tidak memiliki “tongkat Nabi Musa”. Persoalannya adalah bahasa apa yang dipilih negara untuk menyampaikan kemampuan tersebut.
Alih-alih menegaskan empati dan tanggung jawab, metafora keterbatasan justru menurunkan makna dari kerja pemulihan itu sendiri. Dan yang terdengar bukan keyakinan yang menenangkan, melainkan pembelaan yang terasa menjauh.
Pidato yang sensitif bukanlah pidato yang penuh janji atau metafora, melainkan pidato yang berangkat dari empati. Ketika empati absen, kata-kata yang dimaksudkan untuk menjelaskan justru berubah menjadi pidato-pidato yang menyakitkan. (*)
Ady Amar;
Penulis adalah Kolumnis dan tinggal di Surabaya, Jawa Timur.
