INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, di Aula Gadjah Mada Gedung Pemkab Lt.7, Rabu (21/1).
RKPD memiliki peran penting sebagai landasan utama penyusunan anggaran tahunan, yang menjabarkan prioritas pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk satu tahun, memuat kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja, serta pendanaannya, sekaligus menjadi dasar KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja SKPD, dengan memastikan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan.
Pada tahun 2027, tema yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis Yang Berwawasan Lingkungan”.
Dalam realisasinya, akan diwujudkan melalui 15 program prioritas, yang mencakup transformasi sosial-ekonomi melalui inisiatif seperti Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh.
Seluruh program prioritas memiliki tujuan mewujudkan kejayaan Lamongan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keharmonisan masyarakat.
“Forum konsultasi publik yang resmi dibuka hari ini akan membahas terkait penyusunan RKPD. RKPD sendiri memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Tentu juga berpengaruh pada dampak yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan,” tutur Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara saat membuka kegiatan yang dihadiri oleh perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan masih tinggi, pertumbuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dari kesempatan kerja, dan lainnya.
Untuk mengatasi angka kemiskinan yang masih tinggi, Wakil Bupati Lamongan yang akrab disapa Mas Dirham mengarahkan agar pola pengentasan melalui bantuan sosial diubah menjadi pola pemberdayaan yang terus dikembangkan. Kebijakan ini bertujuan agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri, produktif, dan keluar dari kemiskinan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan,” kata Mas Dirham.
Pada pungkasnya, Mas Dirham menyampaikan capaian indikator kinerja makro di tahun 2025 harus terus ditingkatkan untuk mencapai target 2027. Seperti pada indikator indeks pembanguann manusia yang mampu mencapai 76,81 di tahun 2025 (target 76,50), akan ditargetkan 77,80 di tahun 2027. (*)
