INDOSatu.co ‐ JAKARTA – Pemerintah mulai menyadari betapa beratnya menangani pandemi Covid-19 yang masih terus mengintai ini. Saking beratnya, sampai-sampai Wakil Presiden Ma’ruf Amin harus turun tangan. Mantan ketua umum MUI Pusat itu meminta peran para ulama. Dia ingin agar ulama ikut menjaga keselamatan negara dari pihak-pihak yang memanfaatkan isu pandemi Covid-19, sebagai alat untuk membangun ketidakpercayaan atau distrust kepada pemerintah.
Menurutnya, ulama juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan negara dari bahaya isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
“Selain kita menjaga, mengobati daripada wabah, yang bahayanya sangat kemana-mana, yang kita harus jaga adalah keselamatan negara secara lebih besar,” kata Ma’ruf Amin dalam sebuah acara virtual, Senin malam (26/7).
Lebih lanjut, Ma’ruf mengungkapkan bahwa negara harus dijaga eksistensinya untuk membantu warga yang terdampak.
“Dari apa? Dari upaya-upaya orang yang menjadikan wabah, mengeksploitasi wabah Covid ini, dan kesulitan ekonomi dijadikan alat untuk membangun distrust terhadap pemerintah,” imbuhnya.
Ma’ruf mengatakan, menjaga negara dari upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab termasuk ke dalam tanggung jawab keagamaan. Oleh karena itu, Ma’ruf meminta Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab ini.
“Melalui pertemuan ini kita ingin lebih besar lagi berperan dalam menjalankan misi ke NU-an kita dalam rangka mas’uliyah diniyah (tanggung jawab keagamaan) yang termasuk didalamnya mas’uliyah wathaniyah (tanggung jawab kebangsaan) dan mas’uliyah diniyah,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam kesempatan terpisah, mantan ketua MK itu mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak dapat dilengserkan dari jabatannya karena alasan Covid-19.
Sebab, kata Mahfud, selama ini tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
“Pemerintah punya keyakinan, kalau pemerintah Insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan,” papar menteri asal Madura itu.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga mengaku setuju dengan pernyataan Mahfud. Said mengatakan, saat ini mulai muncul gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi.
Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, mengganggu, keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya,” ujar Said.
Padahal, menurut Said, mereka sebenarnya mengetahui untuk melengserkan Jokowi tidak mudah, karena sistem pemerintahan Indonesia presidensial, bukan parlementer. Said menduga pihak-pihak tersebut sengaja membuat repot agar program-program pemerintah tidak jalan. (*)
