INDOSatu.co – TUBAN – Ratusan warga yang tergabung dalam Komunitas Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tuban dan kantor Bawaslu Tuban, pada Jumat (27/9) pagi.
Massa melakukan aksi dengan damai dan tertib. Mereka ingin menekankan untuk netralitas aparat sipil negara (ASN) dan perangkat pemerintahan kepada Pjs. Bupati Tuban. Aji, koordinator aksi menyampaikan, pihaknya ingin ditemui secara langsung oleh Pjs Bupati Agung Subagyo.
Sayangnya, Agung Subagyo tidak berada di lokasi. Pjs Bupati Tuban itu sedang berdinas di Bakorwil Jawa Timur Wilayah II Bojonegoro, sehingga belum bisa ditemui. Meski demikian, peserta aksi ditemui perwakilan dari Pemkab Tuban agar aspirasi mereka disampaikan kepada Pjs. Bupati beserta jajaran.
“Kami ditemui perwakilan Pemkab Tuban, Pak Arif, Pak Yudi Kesbangpolinmas, juga Pak Gunadi selaku penertib Perda,” ungkap Aji.
Aji menyayangkan banyaknya baliho “politis” Pemkab Tuban yang bermuatan gambar bupati Tuban nonaktif, Aditya Halindra Faridzky yang terpasang di berbagai titik. Karena itu, dia juga mendorong Pemkab Tuban untuk netral tanpa mengarahkan dan/atau melarang masyarakat memilih salah satu calon dengan tidak adil.
Setelah menggelar aksinya di depan kantor Pemkab, mereka melanjutkan aksinya di depan kantor Bawaslu. Di sana mereka menggelar orasi dan meminta supaya Bawaslu yang sudah difasilitasi oleh negara dapat mengembalikan marwah demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban.
Terkait hal yang mendasari aksi mereka, Aji menjelaskan bahwa pihaknya mengaku karena panggilan hati dan ingin Pilkada di Tuban berjalan demokratis, mulai dari masa pendaftaran, hingga pencoblosan nanti. Bahkan, semua itu dilakukan kajian. Dan hasil kajian, Aji memengarai Pemkab Tuban masih kurang netral dalam pesta Pilkada kali ini. Dia juga melihat adanya penggerakan perangkat Pemerintahan untuk memenangkan salah satu paslon.
Mocahamad Sudarsono, anggota Komisioner Bawaslu Tuban saat dikonfirmasi INDOSatu.co menyampaikan, pihaknya menerima dan berterima kasih atas segala bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu. Terkait netralitas pemerintah dan ASN, dia menyampaikan bahwa Bawaslu telah memberikan imbauan sebelum masa kampanye berlangsung.
“Kita sudah melakukan imbauan dan sosialisasi dengan para stakeholder terkait,” ungkap Nonok, sapaan akrab Mocahamad Sudarsono.
Terkait sanksi masih banyaknya baliho Pemkab bermuatan calon tertentu, Nonok menyampaikan bahwa untuk sementara masih dalam bentuk imbauan. Hal itu dikarenakan masih perlu adanya pengkajian hukum untuk tindakan tersebut. “Ada sanksi, tapi kita inventarisir dulu,” ungkap Nonok.
Terkait deadline pelepasan atribut tersebut, Nonok menyampaikan harus dilakukan secepatnya. Dia menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan Pjs. Bupati Tuban Agung Subagyo untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut. “Kami akan tetap dan terus menjaga marwah Bawaslu,” ungkapnya. (*)
