INDOSatu.co – BOJONEGORO – Halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriyah yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro di Warung Pinggir Nggawan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro mengungkap fakta yang mengejutkan publik.
Ternyata, sebanyak 90 persen dari 419 desa di Bojonegoro, perangkatnya tidak menerima tunjangan. Acara yang sedianya untuk ajang silaturrahmi itu akhirnya menjadi ajang keluh kesah.
Tidak diterimanya tunjangan itulah yang akhirnya disampaikan PPDI Bojonegoro kepada Kepala Badan Perencanaan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur Ir. Mohammad Yasin, M.Si. Yasin dihadirkan untuk menjembatani ribuan perangkat desa yang tidak kecipratan tunjangan.
”Kami sedang mencari solusi dan melakukan sharing dengan Bappeprov Jatim bagaimana menyikapi kondisi (tidak menerima tunjangan, Red) seperti ini, kata Sekretaris PPDI Bojonegoro Mochammad Ali Effendi kepada INDOSatu.co, Jumat (27/3).
Pendi sapaan akrabnya Mochammad Ali Efendi, tidak mengungkap terlalu jauh faktor yang menjadi penyebab sebanyak 90 persen PPDI Bojonegoro tidak menerima tunjangan. Sebagai aparat pemerintahan di tingkat yang terbawa, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat.
Karena itu, PPDI Bojonegoro mengundang Bappeprov Jatim agar bisa mencari solusi menyikapi masalah tersebut. Jika satu desa itu minimal tiga perangkat desa, maka kurang lebih 1.100 perangkat yang tidak menerima tunjangan. Padahal, dalam satu desa itu, jumalah perangkatnya bervariasi, yakni tiga, empat, bahkan sampai tujuh orang.
Sebagai garda terdepan pelayanan di desa, PPDI Bojonegoro menilai, kesejahteraan yang diterima tidak berbanding lurus dengan tuntutan kinerja yang tinggi. PPDI Bojonegoro meminta Bappeprov Jatim bisa memberikan program pendampingan untuk menutupi tunjungan PPDI tersebut.
Dalam pertemuan dengan Bappeprov itu, kata pendi, PPDI Bojonegoro berharap ada beberapa program dari Bappeprov Jawa Timur untuk masyarakat Bojonegoro yang mungkin bisa melibatkan PPDI. Dari program itulah, perangkat siap untuk mengawal sekaligus mendampingi program yang dimaksud.
”Istilahnya, PPDI Bojonegoro dilibatkan semacam menjadi pendamping program, biar bisa untuk menutup tunjangan tidak didapat oleh PPDI Bojonegoro yang jumlahnya 90 persen tersebut,” kata Pendi.
Karena itu, Pendi mengaku siap bersinergi dengan program program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai petugas di lapangan, Pendi tidak ingin PPDI menangani langsung program, tetapi hanya sebagai pendampingan saja. ”PPDI ingin mendapatkan hasil dari keringat menjadi pendamping program milik Pemprov Jawa Timur tersebut,” kata Pendi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si mengaku menyambut baik dan mengapresiasi keinginan dan langkah yang ditawarkan oleh PPDI Bojonegoro.
Yasin mengaku baru mengetahui ternyata banyak PPDI desa yang tidak menerima tunjangan. Padahal, mereka mempunyai keluarga. Selain istri dan suami, PPDI juga memiliki anak-anak. Tentu, kata Yasin, masalah ini harus dicari solusi penyelesaiannya.
”Saya menyambut baik keinginan teman-teman PPDI Bojonegoro, dan masalah seperti ini harus dicari solusinya,” kata Yasin dalam forum tersebut.
Yasin mengaku siap menampung masukan dari PPDI Bojonegoro. Ia mengungkapkan, Bappeprov memiliki banyak program-program yang dapat diakses oleh masyarakat Jawa Timur.
”Saya akan mendiskusikan masalah ini dengan Ibu (Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Red) untuk mencari solusi terbaik. Mudah-mudahan segera mendapat jalan keluar,” tandas Yasin. (*)
