INDOSatu.co – LAMONGAN – Memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke 29, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar apel di halaman Pemkab Lamongan, pada Jumat (25/4) pagi.
Bertindak selaku inspektur upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan. Ia menuturkan bahwa, hari Otonomi Daerah harus dijadikan sebagai momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Nalikan menjelaskan, untuk merealisasikan percepatan pemerataan pembangunan, perlu dilakukan kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat hingga daerah. Terlebih menuju Indonesia Emas 2045, tata kelola publik harus dikuatkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai Prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal,” tutur Nalikan.
Adapun, hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam percepatan pemerataan pembangunan, diantaranya adalah upaya mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang transparan akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat, mengembangkan kewirausahaan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan merata dan berkualitas, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Seluruhnya bidang tersebut sudah direalisasikan melalui program prioritas Kota Soto. Seperti program prioritas. Lumbung Pangan Lamongan misalnya, Pemkab akan terus mengupayakan dan mempertahankan eksistensi potensi pertanian Lamongan.
Komitmen lainnya, yakni merealisasi pemerataan kesehatan berkualitas dan mudah untuk masyarakat telah tertuang dalam program prioritas Lamongan Sehat.
“Program prioritas yang diusung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara dipastikan relevan dengan program pemerintah pusat. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kewirausahaan, pelayanan publik, hingga infrastruktur,” pungkas Nalikan. (*)
