INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar high level meeting (HLM) untuk mengendalikan inflasi menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11) pagi.
Hadir untuk membuka secara langsung HLM, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Pak Yes, sapaan akrab Bupati Lamongan, menuturkan bahwa, HLM tersebut ditujukan untuk menstabilkan inflasi di Kabupaten Lamongan.
Dalam stabilisasi inflasi memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor penyebab, yang mencakup data produksi, pasokan, distribusi barang, biaya transportasi, dan harga di pasar lokal. Sehingga, kata Pak Yes, HLM sangat penting untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dapat merumuskan kebijakan yang terkoordinasi dan efektif.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” tutur Pak Yes.
Pada Oktober 2025, ungkap Pak Yes, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23. Di Kabupaten Lamongan melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,43 (bulan ke bulan) dan 2,83 (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah cabe rawit, cabe merah, minyak goreng, dan lainnya.
“Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” kata Pak Yes.
Selanjutnya, Pak Yes menjelaskan bahwa, Pemkab Lamongan akan menggencarkan strategi menekan inflasi dengan Close Loop Economy kolaborasi Koperasi Merah Putih & WASILA efisiensi rantai pasok, stabilisasi harga, daya tahan global, gerakan “Lamongan Menanam Pangan”, yakni tanam serentak cabai, bawang, hortikultura perkuat ketahanan pangan rumah tangga, optimalisasi Cadangan Pangan Daerah Sinergi Bulog-DKPP-Disperindag Gunakan Early Warning System (BPS & BI), kerja sama antar daerah (Gerbangkertosusila) perluas pasokan lintas daerah kurangi disparitas harga dan distribusi lancar.
Lalu, integrasi data dan dashboard TPID, sinkronkan SIGAP dengan Dashboard TPID Pengambilan keputusan cepat, presisi, berbasis data, forum komunikasi publik TPID publikasi harga dan stok secara terbuka cegah spekulasi dan panic buying bangun kepercayaan masyarakat, revitalisasi pasar tradisional fokus kenyamanan dan ketertiban pasar dorong transaksi digital dan pengawasan harga, kolaborasi BPS & TPID bangun indikator mikro daerah dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based)
“Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” jelas orang nomor satu di Kota Soto itu.
Pemkab Lamongan juga menerapkan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif bagi tim pengendali inflasi daerah) untuk mengendalikan inflasi.
Sementara itu, diungkapkan Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja, bahwa stok beras di gudang beras Lamongan sangat aman karena produksi padi yang melimpah. Hasil panen berupa beras sebanyak 522.524 ton, sedangkan kebutuhan beras masyarakat Lamongan sekitar 130 ribu ton. (*)
