DI BAWAH awan hitam yang menggantung, orang-orang berpeci dari spektrum politik Islam di negeri ini bertemu presiden yang gusar pada keputusannya sendiri. Ya, pada 3 Februari, para ketua ormas Islam – tanpa Front Persaudaraan Islam pimpinan Rizieq Shihab – bertemu Presiden RI Prabowo Subianto didampingi para menteri — mengadakan pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan diadakan untuk merespons kekhawatiran ormas Islam khususnya, terkait dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump, 22 Januari, untuk mengimplementasikan fase ke-2 dari 20 poin rencana pengakhiran perang Hamas-Israel dan rekonstruksi Gaza. BoP dirisaukan bukan hanya umat muslim di seluruh dunia, tapi juga oleh sekutu AS dan Israel.
Kekhawatiran itu dipicu struktur BoP yang bersifat eksklusif dan menyimpang dari semangat Resolusi DK PBB 2803. Karena, pertama, Gaza tidak disebut dalam Piagam BoP dan Palestina tidak disertai dalam pengambilan keputusan; kedua, RI membayar hampir Rp 17 triliun untuk menjadi anggota tetap dewan di tengah ruang fiskal yang sempit, utang meningkat, dan kebutuhan anggaran yang besar untuk pemulihan korban bencana Sumatera.
Ketiga, BoP ditengarai sebagai proyek pemerintahan neokonservatif AS untuk menggantikan PBB yang dipandang tak lagi mendukung kepentingan hegemonik AS untuk Make America Great Again. Dengan kata lain, BoP mendukung kebijakan America Frist. Kalau BoP berhasil di Gaza, badan ini juga akan dipakai di Ukraina, Greenland, Iran (kalau perang AS-Iran pecah dan rezim mullah runtuh), konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.
Keempat, PM Israel Benjamin Netanyahu, pelaku genosida, merupakan bagian dari BoP. Padahal, sejak kesepakatan fase pertama penghentian perang pada 10 Oktober, Israel tidak mematuhinya: bantuan kemanusiaan ke Gaza tetap dibatasi, militer Israel terus membunuh penduduk sipil Gaza, puluhan organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Dokter Lintas Batas (MSF), dan melarang organisasi PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Gaza.
Kelima, rekonstruksi Gaza yang dibuat oleh menantu Trump, Jared Kushner, akan melahirkan Gaza baru yang modern, mewah, canggih, dengan resor destinasi wisata air hangat. Pokoknya, proyek ini sama dengan konsep awal Trump untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera of Middle East. Karena tidak disebutkan siapa yang akan menghuni Gaza kelak, boleh saja orang menduga BoP merupakan proyek ethnic cleansing Israel.
Sebagaimana rencana awal, penduduk Gaza akan dideportasi ke negeri lain. Mungkin ke Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Republik Somalia, yang baru saja diakui Israel sebagai negara merdeka. Untuk pengakuan ini, Israel diberi kompensasi, di antaranya, mendeportasi penduduk Gaza ke sana. Proyek ini belum tentu berhasil karena negara-negara regional dan internasional menentangnya.
Keenam, Trump sendiri dikenal tak berkomitmen pada two-state solution yang tidak ada dalam BoP. Pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump meluncurkan deal of the century, konsep perdamaian permanen Israel-Palestina tanpa negara Palestina. Ia bahkan mengakui Yerusalem secara keseluruhan sebagai milik Israel. Tak heran, seluruh faksi Palestina, termasuk Fatah yang memimpin Otoritas Palestina, serentak menolaknya.
Bagaimanapun, pertemuan Prabowo dengan ormas Islam membuahkan dukungan mereka pada kebijakan Presiden bergabung dengan BoP sepanjang hal itu akan berujung pada two-state solution sebagaimana janji Prabowo. Prabowo sendiri mengatakan BoP bertujuan menciptakan perdamaian yang sejalan dengan tujuan konstitusional kita, yakni penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Toh, BoP juga disokong Arab Saudi, Mesir, Turki, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, dan Pakistan. Prabowo menegaskan bahwa ada kesepakatan di antara mereka bahwa bilamana BoP berjalan tak sesuai dengan tujuannnya, yaitu menghentikan perang, Israel menarik diri dari seluruh Gaza, rekonstruksi tanpa mengusir penduduknya, dan two-state solution diwujudkan, maka kubu Arab-Islam akan keluar dari BoP.
Sejauh ini, ada konsensus di semua faksi politik Israel untuk mencegah berdirinya negara Palestina, berapa pun ongkos politik dan keamanannya. Netanyahu sendiri terang-terangan menegaskan tujuan genosida di Gaza, ethnic cleansing di Tepi Barat, menganeksasi teritori Suriah di Dataran Tinggi Golan dan sekitarnya serta Lebanon Selatan yang kini tinggal puing adalah mendirikan Israel Raya yang diklaim sebagai bagian dari tanah biblikal Yahudi.
Struktur BoP terdiri dari tiga lapis. Di lapis teratas disebut Dewan Eksekutif Pendiri di bawah kendali “mutlak” Trump. BoP menentukan anggaran, kebijakan, dan pengangkatan pejabat senior, sementara anggota eksekutif, terdiri dari tujuh anggota, bertanggung jawab bagi implementasi misinya. Anggota dewan eksekutif terdiri dari mantan PM Inggris Tony Blair, yang tidak populer di Timteng karena ikut menginvasi Irak pada 2003 atas tuduhan bohong bahwa Irak masih menyimpan senjata pembunuh massal.
Berikut, Menlu AS Marco Rubio, Jared Kushner, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan CEO Perusahaan investasi Apollo Global Management Marc Rolan. Hari-hari ini rezim Zionis sedang membicarakan bagaimana merealisasikan proyek jalan tol dari Haifa ke Gaza. Artinya, kalaupun orang Palestina tidak dideportasi, Gaza tetap menjadi bagian dari Israel.
Yang juga meresahkan, Trump memiliki interpretasi final atas Piagam BoP dan kekuatan veto atas keputusan kunci, termasuk pemecatan keanggotaan dan tindakan dewan eksekutif. Anggota dewan akan mengawasi portfolio yang ditetapkan, yang kritis terhadap stabilisasi Gaza dan keberhasilan jangka panjang, termasuk pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal.
Karena tak ada representasi pejuang Gaza di dalamnya, padahal mereka mengurusi warga di sana, maka terlihat Gaza diperlakukan sebagai masalah yang harus diatasi, bukan sebagai subyek yang punya aspirasi untuk didengar. Di bawah dewan pendiri adalah Dewan Eksekutif Gaza, yang bertugas mengkoordinasikan regional dan didukung kubu Arab-Islam tersebut. Mandatnya adalah membantu menyokong tata kelola yang efektif di Gaza.
Syarat-syarat keanggotaan umum hanya berlaku tiga tahun. Batasan itu tidak berlaku bagi negara yang menyumbang US$ 1 miliar di tahun pertama, yang akan memberi mereka kursi tetap. Keanggotaan BoP dibatasi hanya pada negara yang diundang oleh ketua (Trump). Negara anggota diwakili oleh kepala negara atau pejabat tinggi negara dan harus berkontribusi bagi operasi-operasi yang sesuai dengan undang-undang domestik mereka.
UU kita tak membolehkan militer RI beroperasi di luar negeri tanpa legitimasi PBB. Kendati para pakar hukum internasional dan mantan Menlu dan Wakil Menlu yang bertemu Prabowo sehari setelah pertemuan dengan ormas Islam menyatakan hal itu tak menjadi masalah karena ada preseden, seperti penyelesaian perang Bosnia di mana banyak negara ikut menyumbang pasukan tanpa dukungan DK PBB, sensitivitas isu ini cukup tinggi.
Hal itu terlihat dari keengganan negara-negara Arab yang bergabung dengan BoP untuk berpartisipasi dalam menyumbang pasukan. Di luar masalah pasukan, dari 60 pemimpin dunia yang diundang Trump, hanya 19 yang bersedia bergabung. China dan sekutu penting AS dan Israel di Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, menolak ikut, terutama lantaran BoP bersifat imperial dengan mengabaikan tatanan internasional berbasis hukum.
Ini akan memberi cek kosong kepada Trump untuk merealisasikan niatnya mengakhiri perang Ukraina dengan mengakomodasi kehendak Rusia mendapatkan konsesi teritori Ukraina. Ini yang menjelaskan mengapa Presiden Vladimir Putin antusias bergabung. Keengganan negara-negara Eropa di atas berdasarkan kekhawatiran hal itu akan memberi legitimasi kepada Trump untuk mencaplok Greenland, setelah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Di lapis terbawah dari hierfarki BoP adalah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCGA), terdiri dari teknokrat Palestina pimpinan Ali Shaath, mantan Wakil Menteri Otoritas Paslestina. Ketika NCGA membuat logo meyerupai logo Otoritas Palestina (OP), Netanyahu memprotes. Padahal, OP memiliki legitimasi internasional. Dengan demikian, keberatan Netanyahu merupakan upaya menjadikan Gaza sebagai isu lokal, bukan isu internasional.
Konsekuensinya, BoP terlihat bekerja untuk kepentingan Israel dan tujuan imperial AS dalam tatanan dunia baru yang mengabaikan multilateralisme berbasis pada prinsip America First. Ini mengabaikan penentangan kita terhadap kolonialisme-imperialisme. Bersama dengan struktur-struktur sipil ini adalah pilar militer pimpinan Majen Jasper Jeffers asal AS sebagai komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dengan wewenang meliputi perlucutan permanen.
Sejauh ini Prabowo berkomitmen menyumbang pasukan. Walakin, Hamas menolak dilucuti kecuali Israel terlebih dahulu menarik pasukannya dari Gaza. Posisi Hamas masuk akal karena, bila Hamas dan Jihad Islam dilucuti, Palestina akan kehilangan kartu tawar dalam “perundingan two-state solution.” Di pihak lain, sangat kecil kemungkinan Israel akan menaati syarat-syarat BoP karena akan berujung pada keruntuhan pemerintahan Netanyahu yang didukung Trump.
Dengan demikian, ISF akan melawan pejuang bersenjata di Gaza. Sementara ISF tidak merepresentasi aspirasi global. Nampaknya, keputusan Prabowo bergabung dengan BoP merupakan upayanya mendapatkan akses ke Gedung Putih. Pada 17 November, dalam menghadiri deklarasi 20 poin rencana perdamaian Trump di Mesir, Prabowo meminta Trump memperantarai keinginannya bertemu dengan Eric, putera Presiden Trump, seorang pengusaha.
Tujuannya mungkin untuk kepentingan nasional. Tujuan samping lainnya adalah memudahkannya berhubungan langsung dengan Trump. Dewan Eksekutif Gaza di mana RI salah satu anggotanya menjadi jembatan penghubung antara Dewan Ekskutif Pendiri dengan NCGA. Status RI di sini dilihat Prabowo sebagai posisi strategis untuk mempengaruhi jalannya BoP. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Prabowo melihatnya sebagai leverage RI di dewan ini.
Juga untuk menghilangkan kekhawatiran Trump yang melihat Jakarta terlalu dekat dengan Beijing dan Moskow. Hal ini tak diinginkan Prabowo yang justru khawatir peran game changer RI di kawasan vis a vis China akan melemah tanpa politik asosiasif dengan AS. Dengan kata lain, memperkuat hubungan dengan AS bertujuan mengimbangi China terkait kebijakan Beijing yang kian asertif di Asia Timur, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan.
Tak kalah penting, hubungan yang kredibel dengan Trump dianggap akan membantu memuluskan negosiasi tarif AS-RI. Pada Juli, RI-AS telah mencapai kesepakatan tarif resiprokal. Trump menurunkan tarif barang ekspor Indonesia ke AS dari 32 menjadi 19 persen. Imbalannya, RI menurunkan tarif impor dari AS nyaris 100 persen. Kehilangan AS sebagai negara tujuan ekspor utama RI, senilai 35 miliar dolar AS, akan berdampak besar bagi industri manufaktur kita.
Dalam konteks inilah kita mendengar penegasan Prabowo yang diamini ormas Islam bahwa bergabungnya RI dengan BoP merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk “membantu” penderitaan rakyat Palestina dan tentu saja menyelamatkan kepentingan nasional. Memang sumbangan Rp 17 triliun kepada BoP dikatakan akan digunakan untuk demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza. Tapi mekanisme dan akuntabilitas penggunaan dana itu tidak jelas.
Masih mengenai kesepakatan tarif AS-RI, pengusaha domestik melihatnya kesepakatan itu terlalu menguntungkan AS. Sementara, pengamat memandang sebagai penggadaian kedaulatan negara. Posisi RI menjadi sulit karena tujuan Trump adalah menjauhi Jakarta dari Beijing, yang sulit dipenuhi Prabowo. Toh, dalam kesepakatan Juli, AS menuntut kita tak boleh mengekspor barang yang memiliki kaitan dengan modal China.
Demi menjaga dukungan domestik sambil menjaga hubungan baik dengan Beijing, Prabowo minta renegosiasi. Trump marah, tapi kemudian setengah hati menyetujuinya. Tidak jelas sejauh mana tahapan negosiasi itu sekarang. Sementara, bergabungnya RI ke dalam BoP beresiko tinggi. Kalau BoP ternyata hanya melegitimasi ambisi imperliasme-kolonialisme Trump dan Netanyahu, apakah kita mampu keluar sambil kehilangan Rp 17 triliun dan dukungan AS?
Saat ini, ruang fiskal kita sudah sangat terbatas akibat cicilan utang yang terus membesar, penciptaan lapangan kerja stagnan, dan program-program populis Prabowo tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional. Tekanan terhadap pemerintah akan membesar bila pecah perang Iran-AS. Harga minyak dunia akan melejit, rupiah terdepresiasi, inflasi meningkat, dan daya beli masyarakat anjlok.
Di bidang politik, masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis, juga resah melihat pembangkangan Polri terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, perluasan peran TNI dan Polri di jabatan sipil, fenomena deep state, goncangan IHSG, dan rapuhnya kepercayaan publik pada DPR. Semoga hal yang menakutkan ini tidak terjadi. Negara Palestina berdiri dan bangsa Indonesia bisa keluar dari masalah-masalah sosial-politik domestik serta ketidakpastian geopolitik global. (*)
Smith Alhadar;
Penulis adalah Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES).
