INDOSatu.co – JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan merupakan solusi atau jalan keluar terbaik.
“Sehingga, harus dipilih secara langsung. Dan memilih adalah hak paling dasar masyarakat demokrasi,” ujar Dedi kepada wartawan Kamis (8/1).
Dedi beranggapan, Pilkada melalui DPRD akan membuat kacau, khususnya dalam hal pengawasan. Dia memberi bukti, yaitu melanggengkan praktik politik uang. Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah pemilihan melalui dewan di daerah akan menambah kuat kekuasaan partai-partai politik.
“Akan menambah kekuasaan Parpol dalam politik eksekutif kita,” kata Dedi.
Dedi memberi jalan tengah agar terjadi keseimbangan. Pilkada, kata dia, bisa ditentukan lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Untuk memilih gubernur. Karena kekuasaan gubernur sebenarnya administratif,” ucap dia.
Sebaliknya, menurut Dedi, Pilkada melalui DPRD akan membuat oligarki partai politik semakin kuat. Sebab, politik akan terkonsentrasi pada partai dan elit. Di sisi lain, kekuasaan eksekutif akan terkooptasi oleh DPRD.
“Terpenting legitimasi kekuasaan tidak lagi berada di tangan publik. Politik Indonesia akan mengalami kebangkrutan,” katanya.
Dedi juga menyebutkan Pilkada melalui DPRD juga akan menimbulkan kesewenangan. Dia beralasan hal itu akan tumbuh karena tidak adanya tanggung jawab politik dan moral pada pemilih langsung.
“Wacana pemilihan lewat dewan di daerah adalah sebuah ide buruk,” ujar Dedi. (*)
