INDOSatu.co – LAMONGAN – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendampingi Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Mereka meninjau kelengkapan fisik Pelabuhan Tanjung Pakis Paciran, di Pelabuhan Tanjung Pakis, Paciran, Kamis (23/10).
Penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina (HPHK, HPIK, dan OPTk), dinilai akan semakin berperan dalam rantai logistik nasional, menumbuhkan ekonomi lokal, dan mempercepat kawasan industri nasional.
“Beberapa hari lalu Pemkab Lamongan sudah menyampaikan penyelesaian hambatan dan penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina. Hari ini peninjauan kelengkapan fisik adalah tindak lanjut,” tutur Bupati Yuhronur Efendi kepada wartawan, Kamis (23/10).
Selanjutnya, Pak Yes, sapaan akrab Bupati Lamongan, memaparkan, jika penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina disetujui, maka akan memberikan ragam dampak positif.
Dampak yang dimaksud, kata Pak Yes, mulai dari memperkuat basis ekonomi lokal, meningkatkan daya saing investasi, menjadikan Lamongan simpul penting logistik regional, menopang kegiatan industri & perdagangan, penetapan sebagai pintu gerbang HPHK, HPIK, dan OPTK membuka potensi besar sebagai pusat aktivitas ekonomi baru.
Terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Pelabuhan Pakis tersebut memenuhi standar internasional ISPS (International Standard for Port Security), menjadikannya lokasi yang aman dan terjamin untuk kegiatan perdagangan serta karantina. Terlebih lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan sentra perikanan di Brondong, Tuban, dan Rembang dipastikan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.
Kata Pak Yes, Selain akan menumbuhkan ekonomi lokal, berdasarkan analisis teknis. Hadirnya Pelabuhan Tanjung Pakis sebagai gerbang karantina akan mampu mengurangi kepadatan di Pelabuhan Gresik dan Tanjung Perak.
Sehingga, kata pak Yes, strategis menjadi rute alternatif perdagangan, yang akan mengurangi kemacetan serta biaya tinggi akibat penundaan yang sering terjadi di pelabuhan-pelabuhan tersebut.
Sementara itu, dijelaskan oleh Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemnkopolkam) Heri Budi Purnomo, bahwa peninjauan kelengkapan fisik sangat diperlukan. Mengingat pada tahun 2027 akan berubah status menjadi pelabuhan utama. (*)
