INDOSatu.co – JAKARTA – Pembatasan yang dikeluarkan Pemerintah terkait kebijakan pembelian beras di ritel modern hanya 2 kantong (5 kilogram) atau 10 kilogram per orang mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPR RI. Pembatasan dilakukan menyusul harga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terus liar di dalam negeri.
Menanggapi kebijakan pemerintah itu, Ketua Komisi VI Faisol Reza menghargai upaya pemerintah untuk mengatur harga komoditas beras di pasaran yang semakin melambung. “Hari ini kita tahu, sama-sama kita sadari bahwa komoditas pangan, terutama beras di mana-mana sudah naik harganya. Ini juga menunjukan ada keterbatasan produk,” ujar ujar Faisol Reza kepada wartawan belum lama ini.
Faisol berharap pemerintah melalui kementerian terkait untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dibatasinya pembelian beras SPHP ini. Hal itu perlu dilakukan agar tidak ada kepanikan di tengah masyarakat yang makanan pokoknya adalah beras.
“Selain itu, saya berharap pemerintah bisa melakukan terobosan-terobosan baru, menyediakan atau mencukupkan kebutuhan pasokan beras kita di pasaran maupun di cadangan. Supaya kita tidak terlalu terpengaruh kondisi global dalam rangka menjaga inflasi juga. Supaya produk yang juga bisa terjaga,” jelas Faisol Reza.
Politisi Fraksi PKB ini juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kedepannya. Pemerintah diminta untuk membuat rencana jangka panjang agar cadangan beras dalam negeri terus ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kondisi ini kalau tidak ada antisipasinya barangkali di tahun mendatang masih akan terjadi. Karena itu, rencana jangka panjang pemerintah, setahun dua tahun mendatang harus clear dengan menyiapkan beberapa rencana-rencana cadangan jika rencana utama ini tidak berhasil,” pungkas Faisol Reza.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan, pembatasan pembelian beras SPHP di ritel modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak. Di sisi lain, kebijakan ini juga agar stok beras yang dikelola pemerintah aman dan akan terus diperkuat. Terutama untuk menghadapi kekeringan ekstrem akibat dampak El Nino. (*)
