Disiplin Fiskal, Lamongan Fokus Tiga Prioritas Utama di APBD 2027

  • Bagikan
DISAKSIKAN PIMPINAN DEWAN: Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (dua dari kiri) menandatangani berita acara APBD 2027 yang akan difokuskan belanja hanya untuk kebutuhan langsung masyarakat.

INDOSatu.co – LAMONGAN – Memahami bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus berkembang, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memberlakukan ketat disiplin fiskal dan ketetapan alokasi belanja dalam APBD 2027 mendatang.

Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (16/11), bupati yang akrab disapa Pak Yes itu mengatakan, APBD 2027 akan diarahkan pada kebutuhan mendesak dan bermanfaat untuk masyarakat dan itu diberlakukan dalam rancangan anggaran tahun 2027.

Diungkapkan Pak Yes, bahwa pendapatan daerah tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp. 2,9 triliun, dengan belanja daerah Rp. 2,9 triliun. Dikatakan Pak Yes, postur anggaran tersebut mengarahkan kebijakan pada 3 (tiga) prioritas utama, yakni penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Baca juga :   Siapkan Generasi Emas, Lamongan Tanamkan Jiwa Leadership dan Workaholic Sejak Dini

Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan, sebagaimana tema Kabupaten Lamongan tahun 2027, yakni Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.

”Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi pondasi pemerataan kesejahteraan pengungkit pertumbuhan ekonomi dan menopang keberlanjutan pembangunan,” ujar Pak Yes.

Baca juga :   Taman Hutan Kota Abhipraya Baru Dibuka, Sudah Dicemari Sampah Berserakan

Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2027 yang berisi 10 usulan judul Rencana Peraturan Daerah. Sepuluh usulan ini terdiri dari 4 usulan inisiatif DPRD dan 6 usulan Pemkab Lamongan.

Adapun 4 usulan DPRD meliputi perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Baca juga :   Cegah Krisis Pangan, Bupati Lamongan Salurkan Banpang dan Bansos ke Warga

Sedangkan 6 usulan dari pemerintah daerah meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027 serta  APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2028.

Selain itu, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, grand design pembangunan kependudukan tahun 2025-2045 Kabupaten Lamongan, dan perubahan ke-5 atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *