INDOSatu.co – NEW YORK – Menteri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat tampil percaya diri di hadapan para pemimpin dunia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (23/9).
Di markas PBB tersebut, menteri Jumhur memaparkan ketegasan arah diplomasi hijau yang telah diberlakukan di Indonesia. Mewakili kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan bahwa agenda iklim nasional tidak sekadar memenuhi target global, melainkan dirancang langsung untuk mendongkrak ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta melindungi masyarakat rentan.
Berbicara dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Menteri Jumhur menggarisbawahi bahwa ruang untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin menyempit. Karena itu, komitmen dunia wajib diterjemahkan ke dalam eksekusi lapangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang berimbang.
”Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” tegas Jumhur.
Di bawah arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, kata Jumhur, Indonesia mengonversi ambisi Enhanced NDC dan Second NDC menuju target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui transformasi ekonomi yang menyeluruh. Jumhur memaparkan sejumlah pilar aksi nyata yang digerakkan pemerintah:
Pertama, Sektor Kehutanan (FOLU Net Sink 2030): Memastikan serapan gas rumah kaca melampaui emisi yang dilepaskan melalui perlindungan ekosistem daratan.
Kedua, Pengurangan Metana Sektor Limbah: Mengakselerasi pengelolaan sampah dan air limbah, mempraktikkan ekonomi sirkular, serta memperkuat kapasitas tata kelola di tingkat daerah.
Ketiga, Dekarbonisasi Industri dan CCUS: Mengawinkan transisi industri lama dengan pembangunan pabrik rendah karbon baru, didukung penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab.
Dan keempat, Transisi Energi Berkelanjutan: Mendorong ekspansi masif energi terbarukan (surya dan panas bumi), mengamankan ketahanan energi nasional melalui mandatori biodiesel B50, serta membangun ekosistem kendaraan listrik demi mendongkrak nilai tambah domestik.
”Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan,” tutur Jumhur.
Sebagai negara kepulauan yang berhadapan langsung dengan ancaman perubahan iklim, Indonesia menekankan pentingnya strategi adaptasi yang berjalan paralel dengan mitigasi. Pembangunan infrastruktur pesisir seperti Giant Sea Wall di pantai utara Jawa dipadukan secara strategis dengan perlindungan serta restorasi hutan mangrove demi mengamankan ruang hidup masyarakat pesisir.
Namun, Jumhur mengingatkan bahwa transformasi dalam skala masif ini membutuhkan dukungan pembiayaan global yang adil. Pendanaan iklim internasional harus terjangkau, mudah diakses, serta mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari pemetaan risiko, penyediaan teknologi, hingga peningkatan kapasitas daerah. Indonesia juga mendesak penguatan instrumen loss and damage guna melindungi negara berkembang dari terjangan cuaca ekstrem.
Menyongsong perhelatan Konferensi Para Pihak Ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Indonesia mendesak adanya kemajuan konkret dalam pemenuhan target New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua,” pungkas Jumhur. (*)
