INDOSatu.co – NEW YORK – Bukan Recep Tayyip Erdogan jika tak mengguncang dunia. Presiden Turki itu dengan lantang menyerukan penghapusan mekanisme hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Erdogan menilai, sistem yang memberikan kewenangan khusus kepada lima negara tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dunia akan tatanan global yang lebih adil dan inklusif.
Berbicara kepada wartawan di Turkish House (Turkevi) di New York pada Kamis, Erdogan mengatakan, struktur yang membuat kehendak lebih dari 190 negara dibatasi oleh hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak mampu menjaga stabilitas dan keadilan global secara memadai.
“Hapuskan mekanisme hak veto. Mari kita beralih dari model PBB yang hanya melindungi lima anggota menuju mekanisme yang mencakup seluruh negara anggota,” kata Erdogan dilansir Anadolu Agency, Sabtu (26/9).
Dia juga menyerukan penguatan peran Majelis Umum PBB agar lebih efektif, dengan mengusulkan sistem di mana anggota terpilih menjabat untuk periode tertentu dan harus kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional jika ingin dipilih kembali.
“Dunia tidak lagi membutuhkan tembok-tembok baru, tetapi jembatan-jembatan baru,” ujar salah satu tokoh muslim berpengaruh dunia itu.
Pernyataan Erdogan disampaikan setelah keikutsertaannya dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81, di mana dia kembali menegaskan dukungan Turki terhadap multilateralisme dan menekankan perlunya sistem global yang lebih inklusif dan adil.
“Struktur yang tidak adil ini tidak dapat menjaga stabilitas dan perdamaian global, mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang dijunjungnya, maupun memenuhi janjinya kepada umat manusia,” katanya.
“Persoalannya bukan sekadar agar Turki memiliki suara yang lebih besar. Ini tentang memastikan Afrika, Asia, Amerika Latin, dunia Islam, Eropa, dan seluruh kawasan lainnya terwakili secara adil dalam sistem global melalui pengalaman dan kehendak mereka sendiri,” tambah Erdogan.
Menyinggung situasi di Gaza, Erdogan mengatakan perdamaian abadi di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa mengakhiri pertumpahan darah, mencapai gencatan senjata permanen, dan memastikan rakyat Palestina memiliki masa depan yang bermartabat di tanah air mereka sendiri.
Dia mengatakan kemauan yang ditunjukkan dalam kerangka rencana perdamaian merupakan perkembangan penting, seraya menambahkan bahwa hampir seluruh pihak, termasuk Hamas, telah mengambil langkah positif dan menyampaikan keinginan untuk mencapai solusi.
Namun, Erdogan menuding Israel terus melancarkan serangan dan merusak upaya perdamaian. “Masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat, harus membuat Israel mematuhi rencana ini,” katanya.
Erdogan menegaskan bahwa mengakhiri perang saja tidak cukup. Dia menyerukan pembentukan mekanisme untuk mencegah konflik kembali terjadi, mempercepat rekonstruksi Gaza, serta memberikan jaminan bagi masa depan politik rakyat Palestina.
“Bencana kemanusiaan di Gaza masih terus berlangsung, meskipun dunia memilih berpaling,” ujarnya.
Erdogan mengatakan sikap yang selama ini disampaikannya di PBB tetap konsisten, seraya menyebut konflik di Suriah, Irak, Ukraina, dan Gaza telah mengonfirmasi kekhawatiran yang berulang kali dia sampaikan selama bertahun-tahun.
Dia mengatakan reformasi PBB dapat mencegah konflik dan perang di berbagai belahan dunia, serta menunjuk ketidakhadiran Mahmoud Abbas di PBB selama dua tahun berturut-turut sebagai bukti semakin dalamnya ketidakadilan dalam sistem internasional.
“Seandainya reformasi PBB dilakukan pada tahun-tahun tersebut, konflik dan perang yang terjadi di kawasan kita maupun di seluruh dunia saat ini sangat mungkin dapat dicegah,” katanya.
“Persoalan kami bukan menentang negara mana pun, melainkan menentang ketidakadilan,” ujar Erdogan, seraya menambahkan bahwa dunia semakin bergerak menuju posisi yang sejak awal diperjuangkan Turki. (*)
