Listyo Sigit segera Jalani Sidang Etik, Kadiv Humas: Sudah Dijadwalkan

  • Bagikan
SALAH JALAN: Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo segera menjalani sidang etik kasus penyadapan ilegal yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara.

INDOSatu.co – JAKARTA – Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dijadwalkan bakal menjalani sidang etik sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal pekan depan. Kepastian tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” kata Isir saat ditanya soal kapan LSP menjalani sidang etik oleh awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Meski demikian, Isir tidak menjelaskan dengan rinci hari apa sidang tersebut akan berlangsung. Isir menjelaskan hari ini Polri baru menggelar sidang etik untuk tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yakni perwira tinggi Polri berinisial EHS.

Baca juga :   Ketua DPD RI: Isra Mi'raj Momentum Mempersiapkan Diri Jelang Ramadan

Sidang EHS digelar di gedung Div Propam Polri dan dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Baca juga :   Daripada Buang-buang Duit, Lebih Baik Pemilu Ditunda, LaNyalla Juga Usul Jabatan Jokowi Diperpanjang

Sedangkan untuk tersangka SU, Isir mengaku belum bisa memastikan kapan sidang etiknya akan berlangsung.

“SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi,” jelas Iris.

Seperti diberitakan, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Baca juga :   Pasca Penahanan Gus Muhdlor, Pj. Gubernur: Wabup Sidoarjo Akan Jabat Plt Bupati

Pada Selasa (10/11), Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *