INDOSatu.co – JOGJAKARTA – Terus berulangnya kasus keracunan siswa karena menu makan bergizi gratis (MBG) membuat DPRD DIJ berang. Komisi D meminta agar satgas yang telah dibentuk di DIJ lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
“Dari sisi proses makanan, bahan baku, cara masak, satgas harus lebih standar, walaupun sudah ada standarnya dari BGN,” jelas Ketua Komisi D DPRD DIJ Dwi Wahyu kepada wartawan Kamis (10/9).
Karena keracunan selalu berulang, Wahyu pun meminta agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibubarkan dan pengolahan MBG dilakukan di masing-masing sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat memasak MBG secara mandiri, sehingga tidak lagi bergantung pada dapur SPPG.
Menurutnya, kasus keracunan yang berulang disebabkan salah satunya oleh persoalan rantai pasok. “Kan makanan terlalu lama, makanan yang belum dingin, terus ditutup. Itu kan mengakibatkan fermentasi yang tidak baik,” kata Wahyu.
Selain itu, identifikasi kembali sekolah yang memang layak mendapatkan MBG juga diperlukan. Sebab, tujuan program MBG adalah memberikan asupan gizi kepada anak-anak yang berpotensi mengalami kekurangan gizi.
Menurut dia, wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas penerima MBG. “Ini kan (program MBG yang saat ini berjalan, Red) hanya berlomba-lomba ngasih makan orang. Nggak bisa begitu. Jangan lari dari konsep awal,” protesnya.
Slama ini, kata Wahyu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan mengenai program MBG. Di sisi lain, pemerintah daerah justru ikut direpotkan ketika terjadi persoalan di lapangan, termasuk saat harus membawa korban dugaan keracunan ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatan.
“Walaupun katanya mau diganti oleh pusat. Tapi kan daerah repot,” tegas Wahyu singkat.
Dia pun menyarankan SPPG yang menyebabkan keracunan di DIJ lebih baik ditutup secara permanen, bukan hanya ditutup sementara. Masing-masing SPPG juga diminta melakukan identifikasi ulang terhadap kebutuhan dapur. Jangan sampai dapur dibuat tanpa perhitungan yang matang, kemudian hanya fokus mencari tempat penerima manfaat. “Jika hal itu terjadi, program MBG berpotensi melenceng dari tujuan awal,” tandasnya.
Ia memperkirakan bisa saja muncul gerakan dari sekolah yang tidak ingin menerima MBG karena kasus keracunan yang terus berulang. “Jangan sampai MBG ini justru pemilik dapur orientasinya tidak untuk gizi, tapi orientasinya profit. Konyol itu,” katanya. (*)
