CHINA resmi memperluas perlakuan tarif nol persen bagi seluruh negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengannya mulai 1 Mei 2026. Kebijakan ini mencakup 53 dari 54 negara Afrika, kecuali Eswatini yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Sebelumnya, China telah memberikan fasilitas tarif nol persen untuk 33 negara Afrika kategori *least developed countries* sejak 1 Desember 2024. Kini, 20 negara Afrika non-LDC, termasuk Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, Aljazair, dan Kenya, memperoleh akses serupa untuk periode dua tahun hingga 30 April 2028.
Secara diplomatik, kebijakan ini tentu menarik. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, menyebut langkah China itu sebagai kebijakan yang sangat tepat waktu di tengah meningkatnya proteksionisme dan isolasionisme global. China sendiri membingkainya sebagai bukti komitmen terhadap kerja sama Selatan-Selatan dan pembangunan bersama.
Namun, saya melihat persoalan ini tidak cukup dibaca dari headline “tarif nol persen”. China sedang bergerak cerdik. Ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali menggunakan tarif unilateral sebagai instrumen tekanan—baik terhadap negara-negara tertentu, terhadap China, maupun terhadap blok regional seperti Uni Eropa dan mitra-mitra Asia—Beijing memilih tampil sebagai antitesis:
Dua negara itu kontras menyikapi tarif bagi negara yang berdagang di dua negara tersebut. Amerika menaikkan tarif, China menurunkan tarif; Amerika menekan akses pasar, China membuka akses pasar; Amerika memecah hubungan dagang secara bilateral, China merajut jaringan Global South.
Kerangka waktu yang diberikan China hingga 2028, menurut hemat saya, harus dibaca secara strategis. Ini bukan sekadar masa berlaku teknis sebuah kebijakan tarif. Ini adalah jendela kesempatan yang didesain untuk mendorong negara-negara Afrika cepat membuat keputusan: apakah tetap bertumpu pada pasar tradisional Eropa dan Amerika Serikat, atau mulai mengalihkan sebagian arus ekspornya ke China. Dengan kata lain, Beijing sedang memberi Afrika insentif untuk melakukan reorientasi pasar.
Di sinilah kecerdikan China tampak lebih jelas. Dengan menawarkan tarif nol persen dalam batas waktu tertentu, China bukan hanya membuka pasar, tetapi juga menaikkan posisi tawarnya terhadap Eropa dan Amerika Serikat. Bila negara-negara Afrika merespons dengan mengalihkan ekspor bahan baku dan komoditasnya ke China, maka arus pasokan yang selama ini menopang industri Eropa dan Amerika dapat berkurang.
China dapat memainkan “kartu 0 persen” ini dalam dealing strategisnya dengan Barat—kecuali bila Eropa dan Amerika rela membiarkan arus bahan baku impor dari Afrika ke industri mereka mengering.
Bagi saya, inilah kecerdikan geopolitik China. Beijing tidak sekadar menjawab tarif dengan tarif. Ia menjawabnya dengan narasi moral dan strategis: bahwa China adalah mitra pembangunan, sementara Amerika adalah kekuatan proteksionis. Dalam konteks ASEAN pun, tekanan tarif AS dapat mendorong kawasan mencari ruang manuver baru, termasuk melalui penguatan kerja sama perdagangan dengan China dan perluasan agenda ekonomi digital.
Tetapi di balik kecerdikan itu, negara berkembang tidak boleh naif. Pengalaman saya ketika menjabat sebagai Presiden Trade and Development Board UNCTAD pada 2014 mengajarkan bahwa konsep ‘Global Value Chain’ sering kali tampak indah di atas kertas, tetapi menyimpan ketimpangan struktural.
Ketika industri maju menawarkan akses pasar, teknologi, dan investasi, negara berkembang kerap diarahkan tetap berada di rantai terbawah: menanam, menambang, menyediakan bahan baku, lalu menyaksikan nilai tambah terbesar dinikmati industri negara maju.
Saya pernah berbeda pendapat dengan banyak pihak mengenai konsep ini. Contohnya, ketika sebuah negara Afrika menyediakan lahan cokelat jangka panjang bagi industri Eropa, lalu dijanjikan teknologi pembibitan, perawatan, dan pengolahan awal.
Di permukaan, skema itu tampak menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tetapi jika struktur industrinya tidak berubah, Afrika tetap menjadi “tukang tanam dan tukang gali” selamanya: menanam komoditas, menggali mineral, tetapi tidak pernah menguasai teknologi, merek, pembiayaan, dan nilai tambah global.
Di sinilah Indonesia perlu belajar. Jangan melihat kebijakan China terhadap Afrika hanya sebagai isu Afrika-China. Ini adalah cermin bagi negara berkembang. Tarif nol persen dapat menjadi peluang bila disertai hilirisasi, standardisasi produk, kepemilikan teknologi, diplomasi dagang yang aktif, dan kemampuan memperjuangkan posisi tawar.
Tetapi tarif nol persen bisa berubah menjadi jebakan bila negara hanya puas mengekspor nikel, sawit, karet, kopi, kakao, ikan, atau mineral tanpa memperkuat industri pengolahan nasional.
Analisis SWOT-nya jelas. Kekuatan Indonesia ada pada sumber daya alam, pasar domestik besar, posisi maritim strategis, dan pengalaman diplomasi Selatan-Selatan. Kelemahannya terletak pada ketergantungan ekspor komoditas, rendahnya nilai tambah, lemahnya riset industri, serta belum solidnya koordinasi antara diplomasi ekonomi, perdagangan, dan kebijakan industri.
Peluangnya adalah munculnya ruang baru di tengah fragmentasi global, ketika pasar besar seperti China, India, Timur Tengah, Afrika, dan ASEAN dapat dinegosiasikan lebih seimbang. Tetapi ancamannya juga serius: Indonesia bisa masuk ke ‘Global Value Chain’ hanya sebagai pemasok bahan mentah, sementara teknologi, merek, pembiayaan, dan keuntungan akhir dikendalikan pihak luar.
Data perdagangan China-Afrika juga memberi peringatan. Perdagangan memang meningkat, tetapi struktur ketimpangannya belum tentu berubah. China tetap menjual barang industri bernilai tambah tinggi, sementara banyak negara Afrika masih bertumpu pada ekspor bahan mentah, mineral, energi, dan komoditas primer. Artinya, akses pasar belum otomatis menghapus defisit dan ketergantungan struktural.
Saran saya kepada Pemerintah Indonesia sederhana tetapi mendesak. Pertama, setiap perjanjian dagang harus diikat dengan agenda industrialisasi nasional, bukan sekadar akses pasar. Kedua, hilirisasi jangan berhenti pada smelter, tetapi harus bergerak ke teknologi, desain, merek, dan distribusi global.
Ketiga, diplomasi ekonomi harus lebih agresif menegosiasikan transfer teknologi dan pembukaan pasar untuk produk bernilai tambah. Keempat, Indonesia perlu membangun koalisi negara berkembang agar *Global Value Chain* tidak menjadi nama baru dari ketimpangan lama.
Kesimpulannya, tarif nol persen adalah pintu, bukan tujuan. China sedang mengirim pesan geopolitik: ketika Amerika memungut tarif dan menekan mitra dagang, Beijing menawarkan akses pasar. Itu cerdik. Tetapi bagi Indonesia, pertanyaan pokoknya tetap sama: apakah kita akan menjadi produsen bernilai tambah, atau sekadar kebun, tambang, dan pelabuhan bagi industri orang lain? (*)
Triyono Wibowo;
Penulis adalah Wakil Menlu RI (2008–2011), Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina (2006) dan Jenewa (2012).
