INDOSatu.co – BOJONEGORO – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Bojonegoro menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Balai Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) Bojonegoro, Rabu (16/9). Rakerda tersebut dibuka Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Bojonegoro, Cantika Wahono.
Rakerda dengan tema Penguatan Konsolidasi Organisasi dan Penyusunan Program Kerja tersebut digelar untuk merumuskan arah strategis organisasi selama satu tahun ke depan sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Cantika mengapresiasi komposisi kepengurusan ICMI yang terdiri dari akademisi, intelektual, peneliti, profesional, birokrat, hingga pengusaha. Kata Cantika, hadir sebagai jembatan antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan generasi muda.
”Melalui Rakerda dan pelatihan policy brief ini, kita ingin memiliki bank data serta daftar isian masalah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan responsif, strategis, dan berdampak nyata bagi masyarakat Bojonegoro,” ujar Cantika.
Cantika menambahkan, sejumlah isu strategis akan menjadi perhatian bersama, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan, pengembangan UMKM dan ekosistem halal, kesehatan termasuk penurunan stunting, digitalisasi, hingga ketahanan pangan dan lingkungan.
Sedangkan Ketua ICMI Orda Bojonegoro, Arief Januwarso mengatakan bahwa kolaborasi antar-lembaga sangat penting untuk merealisasikan program kerja organisasi yang berbasis volunteer atau kemasyarakatan.
“ICMI tidak mungkin bekerja sendiri tanpa kolaborasi. Kita berkomitmen menyinergikan program kerja ICMI dengan Pemkab Bojonegoro, perguruan tinggi, organisasi profesi seperti IDI, hingga media massa. Fokus utama kita adalah memberikan kontribusi konkret untuk mendukung Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” ujar Arief.
Arief juga menyoroti sejumlah program kolaboratif yang telah berjalan, seperti ICMI Mengajar yang melibatkan kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Bojonegoro, program ICMI Sehat, hingga edukasi kesehatan mental bagi mahasiswa.
Terkait pelatihan policy brief, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut disiapkan agar tujuh divisi di bawah ICMI Orda Bojonegoro mampu menginventarisasi persoalan sosial di lapangan dan menyajikannya dalam bentuk kajian kebijakan yang terstruktur.
“Masukan atau policy brief yang disusun akan kita serahkan kepada Pemkab Bojonegoro sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan daerah. Soal apakah rekomendasi itu akan diterapkan, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab. Yang terpenting, ICMI mengambil peran aktif dan berpartisipasi untuk daerah,” ucapnya.
Kegiatan Rakerda dan Pelatihan Policy Brief tersebut turut didukung oleh pihak perbankan syariah dan BUMN, seperti BSI dan BRI. Kegiatan juga dihadiri seluruh jajaran pengurus dari tujuh divisi kerja ICMI Orda Bojonegoro. (*)
