INDOSatu.co – LAMONGAN – Ingin memberikan jaminan sosial dan rasa aman terhadap berbagai resiko sosial ekonomi akibat hubungan kerja pada pekerja rentan di Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Lamongan bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur me-launching kepesertaan 58.000 pekerja rentan penerima DBHCHT, Kamis (12/11).
Sebanyak 58.000 pekerja terdiri dari 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 ojek online, 14.000 rohaniawan, dan 105 sopir mobil sehat, akan didaftarkan kepesertaannya pada BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran 3 hingga 6 bulan pertama dibayarkan dari dana hibah cukai.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Irvansyah Utoh Banja, mengatakan bahwa, Lamongan merupakan salah satu model yang akan pula diterapkan di kabupaten lain. Dikatakan Irvansyah, kolaborasi berbagai pihak di Lamongan, berhasil mencatatkan standarisasi UCJ (Universal Coverage Jamsostek) Lamongan hingga saat ini sebesar 33,28 persen dari target 2026 sebesar 34,35 persen.
“Artinya, hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut, bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen, Jadi, Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keperpihakannya pada pekerja memastikan semakin banyak Pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengimbau agar setelah 3 hingga 6 bulan kedepan, masing-masing pekerja yang memperoleh bantuan agar melanjutkan kepesertaan BPJS-nya.
“Hanya Rp 16.800 setiap bulannya, nanti selain mendapatkan jaminan kematian juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” ucap Pak Yes.
Sedangkan Kepala Disnaker Lamongan M. Zamroni mengatakan, launching kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab dalam memperluas perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang memiliki resiko sosial ekonomi akibat pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerjanya, melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau.
“Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan, sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau resiko kematian. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha melalui program tanggung jawab sosial dan perusahaan,” pungkas Zamroni. (*)
