Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Bakal Dibawa ke Rapat Paripurna

  • Bagikan
DITUNGGU PUBLIK: Komisi III DPR RI setuju RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna. RUU itu dipastikan akan segera diundangkan karena sudah dijanjikan sendiri oleh pimpinan DPR RI.

INDOSatu.co – JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang.

Keputusan pembicaraan tingkat I tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Adapun rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” kata Dasco yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

Baca juga :   Bamsoet Dukung Finalis Puteri Indonesia Sumut sebagai Puteri Indonesia 2023

Persetujuan itu dilakukan setelah masing-masing fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi terkait RUU Perampasan Aset, dan juga laporan proses pembahasan RUU dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Selain itu, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangannya untuk persetujuan RUU tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam proses pembahasan RUU itu, ada 10 pokok pembahasan yang bergulir.

Baca juga :   Gerindra Belum Putuskan Capres 2024, Dasco: Tolong Bersabar

Adapun poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga :   Reses DPD Bebani APBN, Mantan Senator Aceh Ingatkan Persoalan Hukum

RUU itu, kata dia, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” pungkas dia. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *