ADA sesuatu yang terasa janggal dalam pekan pertama Mei 2026. Di satu sisi, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama mencapai 5,61 persen tertinggi dalam lebih dari satu dekade.
Angka itu bahkan melampaui banyak prediksi analis dan langsung diposisikan sebagai bukti bahwa ekonomi nasional tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih terus berlangsung. Rilis tersebut menjadi tanda tanya besar yang membutuhkan jawaban yang jujur.
Karena di sisi lain, pada saat yang hampir bersamaan, rupiah justru melemah hingga menyentuh Rp 17.400 per dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa turun tajam. Modal asing terus keluar. Dan di tingkat masyarakat, keluhan tentang mahalnya biaya hidup semakin keras terdengar.
Di sinilah paradoks itu muncul.
Jika ekonomi benar-benar sedang sangat kuat, mengapa rupiah justru melemah? Mengapa investor asing keluar? Mengapa kelas menengah semakin berhati-hati membelanjakan uangnya?
Pertanyaan paling penting hari ini bukan lagi apakah angka pertumbuhan itu benar atau salah. Pertanyaan yang jauh lebih relevan adalah: pertumbuhan itu sebenarnya sedang terjadi untuk siapa?
Dalam teori ekonomi konvensional, pertumbuhan yang tinggi biasanya diikuti oleh meningkatnya kepercayaan pasar. Investor masuk, permintaan terhadap rupiah naik, dan nilai tukar menguat.
Tetapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Ketika pemerintah merayakan pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun, pasar justru mencari perlindungan ke dolar AS. Artinya sederhana: pasar tidak sepenuhnya yakin bahwa pertumbuhan tersebut memiliki fondasi yang kuat dan berkelanjutan.
Rupiah sering kali menjadi indikator yang jauh lebih jujur dibanding pidato resmi maupun statistik makro. Mata uang tidak bekerja berdasarkan optimisme politik, tetapi berdasarkan kepercayaan nyata terhadap fundamental ekonomi.
Dan ketika rupiah terus melemah di tengah angka pertumbuhan yang tinggi, pasar sebenarnya sedang mengirim pesan bahwa ada sesuatu yang rapuh di balik narasi pertumbuhan tersebut.
Lebih jauh lagi, masyarakat sendiri tampaknya tidak benar-benar merasakan 5,61 persen itu dalam kehidupan sehari-hari.
Harga kebutuhan pokok tetap naik.
Biaya pendidikan meningkat.
Pengeluaran kesehatan semakin besar.
Cicilan terasa berat.
Tabungan menipis.
Kelas menengah Indonesia hari ini hidup dalam situasi yang ironis: mereka belum miskin, tetapi juga tidak lagi merasa aman secara ekonomi. Bahkan, untuk kelas menengah itu, terjadi penurunan. Hanya saja, berapa persentase-nya perlu penelitian lebih komprehensif.
Mereka masih bekerja, masih memiliki penghasilan, tetapi sebagian besar pendapatan habis untuk mempertahankan standar hidup yang terus menjadi lebih mahal. Akibatnya, pola konsumsi berubah. Belanja ditahan. Pengeluaran sekunder dikurangi. Kredit baru dihindari. Banyak keluarga kini lebih fokus bertahan daripada berkembang.
Itulah sebabnya perlambatan mulai terasa di sektor retail, properti menengah, hingga industri konsumsi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum cukup inklusif. Pertumbuhan memang ada, tetapi manfaatnya terkonsentrasi di sektor tertentu: komoditas, proyek besar, infrastruktur, dan aktivitas korporasi berskala besar. Sementara tekanan biaya hidup justru paling berat dirasakan masyarakat perkotaan dan kelas menengah produktif.
Dalam konteks ini, pelemahan rupiah menjadi jauh lebih berbahaya dari sekadar persoalan kurs.
Rupiah yang melemah berarti biaya impor naik. Ketika biaya impor naik, harga bahan baku meningkat. Ketika bahan baku naik, harga barang konsumsi ikut terdorong. Dan pada akhirnya, masyarakatlah yang membayar seluruh rantai tekanan tersebut dalam bentuk harga hidup yang semakin mahal.
Yang paling terpukul tentu bukan kelompok kaya yang memiliki aset dolar atau instrumen investasi global. Beban terbesar justru jatuh kepada masyarakat yang hidup dari gaji bulanan dan mengandalkan kestabilan harga untuk menjaga kualitas hidupnya.
Karena itu, tantangan ekonomi Indonesia hari ini bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan tetap tinggi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat pertumbuhan itu kembali terasa nyata dalam kehidupan masyarakat.
Sebab ekonomi yang sehat bukan hanya soal statistik yang indah di atas kertas. Ekonomi yang sehat adalah ketika masyarakat merasa lebih tenang menghadapi masa depan, memiliki ruang untuk menabung, dan tidak terus-menerus dihantui kenaikan biaya hidup.
Pemerintah tentu layak diapresiasi karena mampu menjaga pertumbuhan di tengah situasi global yang tidak mudah. Tetapi mempertahankan optimisme makro saja tidak cukup jika fondasi psikologis masyarakat terus melemah.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Mereka hidup dari nilai rupiah di dompet mereka sendiri. Dan hari ini, rupiah sedang mengatakan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh statistik mana pun. (*)
Iwan Riadi Tarigan;
Penulis adalah Pengamat Ekonomi Politik.
