INDOSatu.co – YOGYAKARTA – Statemen menarik datang dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri terkait keinginannya agar laut menjadi pusat geopolitik dan inovasi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (22/5).
Presiden ke-5 RI itu menilai bahwa secara historis, geopolitik dapat menjawab masa depan. Apalagi, Indonesia dengan geostrategis, geoekonomi, dan kekayaan hayati yang besar.
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, ujar putri Bung Karno itu, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Megawati meyakini ilmu pengetahuan dan inovasi Indonesia mampu mewujudkan laut menjadi landasan kemajuan peradaban Indonesia.
Guna mewujudkan masa depan tersebut, menurut Megawati, BRIN harus mampu mengintegrasikan riset ke industri dan kebijakan publik dalam satu ekosistem inovasi nasional.
“Kita memerlukan orkestrasi besar antara negara, perguruan tinggi, peneliti, industri, dan masyarakat, karena pembangunan tidak bisa terpisah berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan memerlukan irama, arah, tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang berdaulat, merdeka, berdikari,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia mengungkapkan, UGM bersama berbagai perguruan tinggi di Indonesia siap untuk menjadi mitra strategis BRIN dan berbagai pemangku kepentingan lain dalam membangun ekosistem ekonomi biru di Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.
Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM itu, geopolitik kelautan Indonesia merupakan ruang strategis yang menentukan posisi Indonesia di tingkat global.
“Sebagai perguruan tinggi nasional, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran dalam pengembangan riset, inovasi, pendidikan, dan hilirisasi di bidang kelautan dan kemaritiman, termasuk mendukung kebijakan berbasis bukti yang memberikan dampak terhadap pembangunan nasional,” pungkasnya. (*)
