INDOsatu.co – LAMONGAN – Bupati Lamongan, Jawa Timur, Yuhronur Efendi resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 34 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Mereka terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Selasa (5/5).
Momentum pelantikan menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, bupati meminta para pejabat yang dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing.
Dalam amanatnya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu memaparkan bahwa, pelantikan ini telah melalui proses yang terukur, baik dari sisi kompetensi maupun mekanisme seleksi yang berlaku.
Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, pengisian dilakukan melalui proses seleksi terbuka, termasuk untuk dua jabatan yang sebelumnya kosong, seperti Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
“Pelantikan ini harus dimaknai sebagai amanah. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat yang baru, bekerja profesional, menjaga integritas, serta terus menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Lamongan,” Jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Yes menekankan bahwa dinamika masyarakat yang terus berkembang, seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan, menuntut aparatur untuk adaptif dan responsif.
“Perkembangan masyarakat semakin dinamis. Karena itu, seluruh pejabat yang baru dilantik harus fokus pada tugas masing-masing, bekerja secara optimal, dan mampu menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambah orang nomor satu di Kota Soto itu.
Pelantikan sore ini meliputi 4 pejabat pimpinan tinggi pratama serta 17 pejabat administrator dan 13 pengawas, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Bupati Lamongan tanggal 5 Mei 2026.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan berharap tercipta kinerja birokrasi yang semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
