INDOSatu.co – YOGYAKARTA – Rencana pemerintah melakukan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus menjadi sorotan publik. Dalih sebagai bagian dari percepatan penguatan koperasi desa juga dianggap sebagai kamuflase belaka.
Pakar Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma’ruf menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dari sisi rasionalitas ekonomi, termasuk dampaknya terhadap neraca perdagangan, hingga keberpihakannya pada industri dalam negeri.
“Kebijakan impor ini dikaitkan dengan KDMP. Satu program yang strategis tidak harus dijalankan secara membabi buta,” kata Ma’ruf.
Kebijakan strategis, kata ma’ruf, tetap harus dilaksanakan dengan rasionalitas ekonomi. Jangan hanya karena alasan program, lalu melakukan impor tanpa perhitungan matang. Tidak semua KDMP memerlukan spesifikasi kendaraan seperti itu. ”Implikasi dari impor tersebut juga harus dipikirkan secara matang,” tegas Ma’ruf kepada wartawan, Rabu (25/2).
Menurutnya, pengadaan dalam jumlah besar seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif nasional. Jika pesanan dialihkan kepada produsen domestik, dampaknya dinilai akan jauh lebih luas bagi perekonomian nasional.
“Jika produk sejenis dipesan kepada industri dalam negeri, akan jauh lebih memberikan nilai tambah. Ada peningkatan nilai tambah produksi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok bahan baku domestik. Bahkan, kebijakan ini bisa menstimulasi tumbuhnya industri-industri baru (new entrants),” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengadaan tetap dapat dilakukan secara terbuka melalui sistem lelang atau bidding dengan tetap mengedepankan semangat keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Menurutnya, kebijakan yang rasional bukan berarti menutup kompetisi, melainkan memastikan bahwa dana publik memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.
“Kita sedang berupaya memosisikan diri agar tetap surplus, bukan surplus semu karena ekspor komoditas mentah, tetapi surplus yang sehat. Berapa triliun rupiah yang akan mengalir ke luar negeri jika impor ini dilakukan? Itu akan menggerus cadangan devisa kita,” tandasnya.
Jika rencana ini terealisasi, industri otomotif nasional berpotensi kehilangan peluang besar yang bersumber dari belanja publik. Dalam jangka panjang, hal tersebut dinilai bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang selama ini digaungkan pemerintah.
Lebih jauh, Ma’ruf juga mengingatkan potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah apabila impor besar-besaran tersebut direalisasikan. Menurutnya, peningkatan impor secara signifikan akan memengaruhi neraca pembayaran dan stabilitas cadangan devisa.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana impor tersebut dan segera berdialog dengan pelaku industri otomotif nasional guna mencari solusi yang lebih rasional dan strategis.
“Langkah yang paling rasional secara ekonomi adalah membatalkan rencana impor itu, lalu duduk bersama industri otomotif domestik. Apa yang bisa dilakukan secara cepat dan strategis dapat didiskusikan bersama. Bisnis tetap bisnis, tetapi harus memiliki ideologi dan idealisme,” tutupnya. (*)
