INDOSatu.co – JAKARTA – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap memberikan insentif kepada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meskipun tidak beroperasi mendapat sorotan tajam dari anggota legislatif DPR RI. Mereka menilai, kebijakan BGN tersebut merupakan pemborosan anggaran.
“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4).
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia dihentikan sementara operasionalnya. Namun, dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari.
BGN beralasan insentif tetap diberikan karena SPPG masih menjalankan kegiatan tertentu hingga operasional kembali normal. Namun, Charles menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
“Di satu sisi, Pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” tuturnya.
Ia menilai kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian kelompok. “Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” ungkap Charles.
“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan, sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik, justru tetap mendapatkan guyuran Rp 6 juta setiap harinya?” lanjutnya.
Lebih lanjut, Charles juga menyoroti perbedaan data jumlah dapur yang ditutup. Ia menyebut menerima laporan bahwa jumlah SPPG yang dihentikan mencapai 3.778 unit, berbeda dengan angka yang disampaikan BGN.
“Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar,” jelas Charles.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan. Seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi.
Komisi IX, lanjut Charles, akan meminta penjelasan dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut. “Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek.
”Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” pungkas Charles. (*)
