INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur meneguhkan komitmennya dalam memprioritaskan kesejahteraan buruh sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, Kamis (30/4).
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lamongan digelar melalui ajang refleksi di halaman Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan. Pemkab Lamongan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan malam refleksi yang menjadi pembuka peringatan May Day di Kabupaten Lamongan.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh unsur serikat buruh sebagai ruang kebersamaan sekaligus refleksi atas perjuangan buruh. Beberapa organisasi pekerja tampak hadir dalam momen tersebut.
Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Dirham itu menegaskan bahwa, peringatan Hari Buruh tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk mengingat bahwa perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan tidak pernah berhenti.
Ia juga menyampaikan bahwa peringatan May Day di Lamongan dari tahun ke tahun berlangsung aman, tertib, dan tetap menjadi wadah penyampaian aspirasi kaum buruh.
“Buruh di Lamongan tidak hanya identik dengan pekerja industri, tetapi juga mencakup petani dan nelayan yang menjadi mayoritas demografi masyarakat. Karena itu, buruh adalah pahlawan daerah yang berkontribusi besar terhadap pembangunan,” tutur Mas Dirham.
Lebih lanjut, disampaikan Mas Dirham, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada 2025 mencapai 5,4 persen. Capaian tersebut menjadi bukti nyata kontribusi buruh dalam mendorong pembangunan daerah.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan juga terus menunjukkan peningkatan, mencapai angka 76,81 pada tahun 2025 dengan kategori tinggi, bahkan melampaui rata-rata Jawa Timur.
Menurutnya, malam refleksi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan buruh yang adil harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam aspek perlindungan sosial, Pemkab Lamongan terus meningkatkan cakupan jaminan kesehatan dan sosial melalui BPJS. Meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam pembangunan SDM.
“Pemkab Lamongan berkomitmen untuk terus hadir dan memastikan kesejahteraan buruh sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
