INDOSatu.co – JAKARTA – Rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres bakal berjalan mulus. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi saran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda mendasari bantahannya dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa (10/11). Yusril mengatakan bahwa, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” kata Syahganda dalam keterangan kepada wartawan Rabu (11/11).
Pernyataan itu dilontarkan setelah Gibran pada Selasa menyatakan akan mengambil langkah hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan MA terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Langkah ini ia sebut merupakan saran Prabowo.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya di Istana Wapres, Jakarta, Selasa petang (10/11).
Dia menyebut akan mengambil langkah hukum di PTUN. Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK atas putusan MA.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1,” ujarnya.
Sebelumnya, di hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengklaim Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo.
“Beliau (wapres) menyatakan (ke presiden) niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung),” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Istana Presiden, Selasa (10/11).
Namun, ia mengklaim tidak benar bahwa presiden menyampaikan penolakan atas niatan tersebut.
“Dalam diskusi, bapak presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres Gibran dalam pertemuan itu juga memohon diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN,” pungkas Hadi. (*)
