Di hadapan para pemimpin dunia dalam Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (23/9/2026), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memaparkan ketegasan arah diplomasi hijau Indonesia.
Mewakili kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan bahwa agenda iklim nasional tidak sekadar memenuhi target global, melainkan dirancang langsung untuk mendongkrak ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta melindungi masyarakat rentan.
Berbicara dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Menteri Jumhur menggarisbawahi bahwa ruang untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin menyempit. Oleh karena itu, komitmen dunia wajib diterjemahkan ke dalam eksekusi lapangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang berimbang.
”Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” tegas Menteri Jumhur.
Integrasi Lintas Sektor: Dari FOLU Net Sink hingga B50
Di bawah arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mengonversi ambisi Enhanced NDC dan Second NDC menuju target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui transformasi ekonomi yang menyeluruh. Menteri Jumhur memaparkan sejumlah pilar aksi nyata yang digerakkan pemerintah:
- Sektor Kehutanan (FOLU Net Sink 2030): Memastikan serapan gas rumah kaca melampaui emisi yang dilepaskan melalui perlindungan ekosistem daratan.
- Pengurangan Metana Sektor Limbah: Mengakselerasi pengelolaan sampah dan air limbah, mempraktikkan ekonomi sirkular, serta memperkuat kapasitas tata kelola di tingkat daerah.
- Dekarbonisasi Industri dan CCUS: Mengawinkan transisi industri lama dengan pembangunan pabrik rendah karbon baru, didukung penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab.
- Transisi Energi Berkelanjutan: Mendorong ekspansi masif energi terbarukan (surya dan panas bumi), mengamankan ketahanan energi nasional melalui mandatori biodiesel B50, serta membangun ekosistem kendaraan listrik demi mendongkrak nilai tambah domestik.
”Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan,” tutur Menteri Jumhur.
Mitigasi Berjalan Seiring Adaptasi dan Pembiayaan Berkeadilan
Sebagai negara kepulauan yang berhadapan langsung dengan ancaman perubahan iklim, Indonesia menekankan pentingnya strategi adaptasi yang berjalan paralel dengan mitigasi. Pembangunan infrastruktur pesisir seperti Giant Sea Wall di pantai utara Jawa dipadukan secara strategis dengan perlindungan serta restorasi hutan mangrove demi mengamankan ruang hidup masyarakat pesisir.
Namun, Menteri Jumhur mengingatkan bahwa transformasi dalam skala masif ini membutuhkan dukungan pembiayaan global yang adil. Pendanaan iklim internasional harus terjangkau, mudah diakses, serta mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari pemetaan risiko, penyediaan teknologi, hingga peningkatan kapasitas daerah. Indonesia juga mendesak penguatan instrumen loss and damage guna melindungi negara berkembang dari terjangan cuaca ekstrem.
Menyongsong perhelatan Konferensi Para Pihak Ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Indonesia mendesak adanya kemajuan konkret dalam pemenuhan target New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG). “Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua,” pungkas Menteri Jumhur.
