INDOSatu.co – LAMONGAN – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Brondong, Senin (7/7) sore.
Menurut Gubernur Khofifah, Sekolah Rakyat di Kecamatan Brondong menjadi SR paling siap beroperasi pada awal tahun ajaran baru 2025/2026. Sebab, dari segi infrastruktur hingga tenaga pendidik, sudah memenuhi standar untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar.
“Di Jawa Timur, ada sembilan belas SR, dan SR di Lamongan sudah sangat siap beroperasi pada awal tahun ajaran ini. Kesiapan bisa dilihat dari fasilitas ruang belajar hingga asrama untuk para siswa. Begitu juga dengan adanya Kepala Sekolah hingga para guru yang sudah siap pula,” tutur Gubernur Khofifah.
SR tingkat sekolah menengah keatas (SMA) ini terdiri dari tiga rombongan belajar (rombel). Yangmana masing-masing rombel ada 25 siswa. Pembelajarannya sendiri akan dimulai pada 14 September mendatang.
Meski demikian, Gubernur Khofifah meminta agar penyiapan siswa dilakukan sejak 12 September. Hal tersebut dikarenakan sistem asrama yang membutuhkan adaptasi bagi siswa.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendukung keberadaan SR di Kota Soto. Terlebih, SR merupakan program nasional guna memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Peningkatan SDM itu sesuai dengan misi kedua Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2025, yakni “Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing, dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman.
“Hadirnya SR pasti sangat kami dukung, karena program ini akan memberikan akses pendidikan gratis dan tentu memberikan pendidikan berkualitas untuk generasi bangsa,” kata Pak Yes, sapaan akrab Bupati Lamongan.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani mengatakan, proses seleksi siswa dilakukan secara transparan, dan daftar siswa terpilih akan disertai dengan surat keputusan khusus dari pemerintah pusat. Sedangkan tenaga pendidik juga sudah dipetakan oleh pemerintah pusat berdasarkan domisili tenaga pendidik.
”Sedangkan terkait dengan SMK Maritim yang berada satu lokasi dengan SR Brondong akan terus berjalan dengan sistem blended,” kata Novi Widiani.
Pada kesempatan yang sama, juga disalurkan bantuan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD); PKH Plus; Penerima Manfaat KIP Putri Jawara; BLT buruh pabrik rokok; bantuan program pemberdayaan Bumdes; program Desa Berdaya; progam Jatim Puspa; bantuan operasional pendamping PKH plus; tali asih bagi TKSK, Tagana, dan zakat produktif tahun 2025. Seluruh bantuan yang diserahkan sebesar Rp 8,4 miliar. (*)
