INDOSatu.co – LAMONGAN – Reformasi Birokrasi (RB) bukan hanya sekedar tuntutan masyarakat, tapi juga menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Pemkab Lamongan sebagai bentuk tekad merubah pola pikir menjadi birokrasi yang melayani, salah satunya dengan evaluasi kinerja.
Guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021, Pemkab Lamongan melaksanakan penyampaian hasil pelaksanaan RB serta sosialisasi core values dan employer branding di Ruang Pertemuan Gajah Mada, Setda Kabupaten Lamongan, Kamis (3/2). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun komitmen seluruh kepala perangkat daerah di Pemkab Lamongan untuk meningkatkan kinerja pada pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2022.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengungkapkan, saat ini masih terdapat beberapa isu permasalahan strategis yang harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Permasalahan tersebut, yakni birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, birokrasi yang belum efektif dan efisien, pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung pelayanan yang belum merata, juga kualitas indeks profesionalisme ASN yang masih rendah.
“Penyelesaian masalah ini akan dilaksanakan agenda reformasi birokrasi, terutama delapan area perubahan. Telah dibuat road map reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, dengan tiga quick wins sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih baik. Yakni dengan peningkatan akuntabilitas, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” terang Yuhronur kepada INDOSatu.co, Kamis (3/2) .
Ditambahkan Yuhronur, bahwa nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Lamongan tahun 2021 adalah 95,3 (peringkat 7 nasional dan tertinggi di Jatim); memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) laporan keuangan; nilai survei penilaian integritas 78,83 (peringkat 46 nasional dan nomor 5 Jatim); predikat Sakip A (81.30) tahun 2020; predikat dan nilai RB 66,30 (B) pada 2020; pengendalian gratifikasi tahun 2020 memperoleh nilai 95 (peringkat 28 nasional dan 3 Jatim); telah mengusulkan 56 unit Zona Integritas (ZI) dengan 46 unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 10 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN 95,6 persen, dan memperoleh penghargaan Ombudsman.
“Poin pentingnya adalah bagaimana kita berintegrasi. Ini harus terus kita bina, sehingga secara esensial perubahan reformasi birokrasi, Lamongan Zona Integritas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harapan ke depannya kita harus bisa mewujudkan harapan masyarakat, seluruh unit kerja juga saya harap turut berperan aktif,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja tahun 2022 dengan seluruh kepala perangkat daerah; penandatangan pakta integritas; menyerahkan evaluasi kerja dengan kategori baik sebanyak 28 OPD dan 11 kecamatan serta kategori cukup sebanyak 10 OPD dan 16 kecamatan; menyerahkan penghargaan Sakip berpredikat AA pada Dinas Perikanan, Inspektorat, dan Kecamatan Lamongan, 55 Sakip predikat A, dan 7 predikat BB; juga memberikan apresiasi pembangunan ZI.
Hadir alam acara tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono yang menyampaikan materi tentang kiat sukses mencapai WBBM dan mempertahankan Opini WTP, juga secara daring Kepala Biro Organisasi Ramliyanto untuk menyampaikan materi tentang sosialisai core values (ASN Berakhlak) dan employer branding dengan moto, Bangga Melayani Bangsa. (*)
