INDOsatu.co – JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah tegak lurus menjalankan aturan terkait pengenaan denda keterlambatan pembangunan smelter oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI). Ia juga mendesak KPK turun tangan mengawasi masalah tersebut.
Pemerintah, kata Mulyanto, jangan lembek menghadapi PTFI, sehingga dapat dilobi untuk membebaskan denda keterlambatan tersebut. Karena bila sampai mengabulkan permintaan pembebasan denda itu ke PTFI, Pemerintah melanggar peraturan yang ada.
“Jangan seperti menolong anjing kejepit. Setelah memberikan sekian banyak kemudahan dan dispensasi dengan mengizinkan ekspor konsentrat tembaga, meski sudah melanggar UU Minerba, eh kini Freeport malah mbalelo tidak mau membayar denda,” singgung Mulyanto.
Selain itu, Mulyanto mendesak Pemerintah jangan mengizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga PTFI, sesuai norma UU Minerba, selama smelter mereka belum jadi. Kalau pemerintah ingin berwibawa, harus menjalani dan mematuhi UU secara konsisten, sehingga Pemerintah tidak dipermainkan perusahaan ini.
“Namun kalau Pemerintahnya plin-plan dan enteng saja melanggar UU, yah ini akibatnya, mereka pada mbalelo,” seru Mulyanto.
Mulyanto juga mendesak keras agar Pemerintah jangan sampai memberi perpanjangan izin pertambangan PTFI lebih awal dari ketentuan. Apalagi dengan cawe-cawe mengubah PP Pertambangan Minerba untuk sekedar memuluskan jalan bagi perpanjangan izin tambang Freeport, yang baru habis tahun 2041.
“Ini kan tindakan yang tidak konsisten bahkan merendahkan marwah Pemerintah,” tegasnya. (*)
