Bahas Pergantian Hasyim, Mardani: Komisi II Ingin Seleksi Ketua KPU yang Kredibel

  • Bagikan
FAKTA HUKUM: Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara terkait ijazah Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia di DPR RI.

INDOSatu.co – JAKARTA – Pasca pencopotan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, perlu segera dicarikan pengganti agar agenda dan tahapan yang ditetapkan KPU tidak terganggu, terutama menjelang semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera bahwa komisi II juga ingin berkontribusi menyeleksi agar ketua KPU mendatang benar-benar merupakan pribadi yang memiliki kredibilitas dan kualitas yang baik sesuai harapan publik.

Mardani mengatakan bahwa, saat ini Komisi II sedang membahas perihal penggantian Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah Hasyim Asyari diberhentikan secara tidak hormat.

Baca juga :   Ungkit SE terkait Pengeras Suara saat Ramadan, Jazuli: Yaqut Gagal Fokus

“Kita punya kewajiban mencari penggantinya. Nah itu yang lagi kita cek apakah beliau (kandidat pengganti) masih memenuhi syarat atau tidak,” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (11/7).

Hal itu disampaikan Mardani ketika Rapat Penutupan Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan V di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Lantai 3, DPR RI, Senayan pada Kamis (11/7).

Baca juga :   Hilangkan Politik Identitas, Mardani: Pilih Calon yang Berintegritas

Sementara itu, di bagian lain, Mardani mengaku siap menggaet menggaet generasi muda dalam kegiatan resesnya selama di Dapil DKI Jakarta I. Kalau yang terdekat ini, pihaknya ingin mengenalkan dengan Think Policy, salah satu lembaga anak muda, ingin berkolaborasi membangun isu-isu kepemudaan.

“Kalau selama ini masih belum dekat, kita lagi mau mereka kenalkan dengan kegiatan kita melalui kegiatan bersama,” ungkap Mardani.

Selain itu, Kementerian dan Lembaga dipastikan tidak lagi memiliki pegawai berstatus honorer mulai 2025. Langkah itu sesuai target pemerintah yang akan menghapus pekerja honorer atau non-ASN pada Desember 2024.

Baca juga :   Kunjungi Lokasi Gempa Cianjur, Gus Muhaimin Minta Prioritaskan Bantuan pada Ponpes

Penghapusan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

“Keputusan politisnya tidak ada honorer di tahun 2025, jadi semua harus diangkat di tahun 2024, tetapi masih banyak masalah di honorer ini,” pungkas Mardani. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *