INDOSatu.co – JAKARTA – Didesak mundur dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace=BoP), Pemerintah akhirnya bersuara. Kabar terkini, Istana negara merespon positif dan segera membuka dialog terkait permintaan MUI tersebut.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/1).
Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah menghormati aspirasi MUI dan meyakini dialog menjadi ruang penting untuk memberikan penjelasan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.
Ia menekankan keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk membangun komunikasi dan menyampaikan pandangan Indonesia di tingkat internasional, khususnya terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Itu kan (bergabung BoP) bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya.
Terkait isu kontribusi atau iuran keanggotaan dalam BoP, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional. “Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya singkat.
Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Dilansir dari laman resmi MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M. Cholil Nafis menilai, keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan. Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.
MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian. (*)
