Dihadapan Menko Yusril, BEM SI Minta Tata Kelola MBG Dibenahi

  • Bagikan
SOLUTIF: Menko Hukum, HAM dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra (pakai jas) saat menerima perwakilan BEM SI untuk membahas lima tuntutan mahasiswa.

INDOSatu.co – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam bentuk laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Eks Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan, bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi.

“Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (20/6).

Baca juga :   Resmi Jabat Sekjen, Sugiono Puji Muzani Sukses Antar Prabowo Jadi Presiden

Lima tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan kepada Presiden, kata Yusril,  meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.

Dalam audiensi dengan BEM SI di Jakarta, Kamis (18/6), Menko secara khusus meminta penjelasan kepada mahasiswa terkait tuntutan terhadap program MBG. Ia ingin memastikan apakah yang dimaksud mahasiswa merupakan penghentian total program atau perbaikan tata kelola.

Baca juga :   Soroti Manuver Surya Paloh, Faizal: SBY dan JK sepertinya Frustasi dan Trauma

Yusril pun mendapat penjelasan dari BEM SI bahwa yang dimaksud merupakan perbaikan tata kelola program MBG karena juga telah dirasakan manfaatnya. Dia mengatakan program MBG dilaksanakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Selain itu, program juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.

Baca juga :   Bongkar Rezim Dusta, Pura-pura Bela Palestina, Ternyata Bekerja Sama dengan Israel

Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. Dia meyakini apabila yang diinginkan mahasiswa merupakan pembenahan tata kelola MBG, maka hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.

“Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” kata Guru Besar FH Universitas Indonesia (UI) ini. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *